BPJS Kesehatan Palembang skrining kesehatan petugas Pemilu 2024

Palembang (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palembang mulai melakukan berbagai persiapan untuk melakukan evaluasi (skrining) riwayat kesehatan petugas Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024.

"Sesuai kebijakan nasional, kami di daerah mulai melakukan berbagai persiapan untuk mendukung penyelenggaraan skrining tersebut," kata Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Palembang Hendra Kurniawan di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, pihaknya siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 melalui optimalisasi layanan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas penyelenggara pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya surat edaran bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan BPJS Kesehatan yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), terkait pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program jaminan kesehatan nasional (JKN) bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemiluhan Umum Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Dalam SEB tersebut Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinir seluruh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali Kota memastikan agar KPU dan Bawaslu provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk mengarahkan seluruh petugas penyelenggara pemilu mengikuti skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Begitu pula dangan KPU dan Bawaslu akan memastikan seluruh subordinat di bawahnya untuk melakukan skrining riwayat kesehatan, katanya.

Sesuai penjelasan Direktur Utama BPJ Kesehatan Ali Ghufron Mukti, skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Skrining riwayat kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) agar tidak menjadi sakit.

Melalui skrining itu, diharapkan dapat melakukan pemantauan risiko kesehatan petugas pemilu
apakah masuk dalam kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.

Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar.

Jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak berisiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di pemilihan umum dengan maksimal.

Namun bagi petugas yang memiliki hasil skrining berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, ujarnya.

Hasil skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Untuk perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas pemilu yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri atau sebagai pekerja penerima upah (PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja.

Ia mengatakan bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun maka pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petugas yang sudah terdaftar menjadi peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kata Hendra.