Menurut dia kondisi tanah di Babel memiliki tingkat keasaman tinggi, sehingga membutuhkan upaya khusus untuk menyuburkan tanah di provinsi penghasil bijih timah terbesar di Indonesia ini.
"Kasus karhutla 2015 hingga sekarang belum tumbuh-tumbuh juga pohon di kawasan tersebut," katanya.
Ia menyatakan dalam penanganan karhutla ini harus ada undang-undang khusus yang diterapkan, karena dampak karhutla ini tidak hanya menimbulkan polusi udara tetapi memutus mata rantai ekosistem di kawasan karhutla ini.
"Biaya pemadaman karhutla ini cukup luar biasa dan untung saja Babel tidak menggunakan water booming dalam memadamkan karhutla yang biayanya mencapai Rp150 juta per jam," katanya.
Berita Terkait
BMKG: Sistem informasi hidro-meteorologi RI layak jadi percontohan
Rabu, 24 April 2024 8:12 Wib
Pemprov Sumsel raih penghargaan Clean Air Championship Awards 2024
Senin, 1 April 2024 19:31 Wib
Siaga lebih awal, BPBD Sumsel prioritaskan penanganan karhutla di 4 daerah
Kamis, 21 Maret 2024 21:50 Wib
14 titik panas di Sumatera Selatan, lokasi di lahan non gambut
Kamis, 21 Maret 2024 13:00 Wib
BMKG deteksi 19 titik panas di Sumut
Selasa, 19 Maret 2024 15:09 Wib
Pj Gubernur Sumsel pertahankan pola penanganan karhutla 2023
Jumat, 15 Maret 2024 21:03 Wib
Cegah karhutla, Pemerintah intensifkan pembasahan gambut
Kamis, 14 Maret 2024 15:37 Wib
Riau daerah pertama status siaga darurat karhutla 2024
Kamis, 14 Maret 2024 9:00 Wib