Kemenkumham Sumsel buat sistem informasi kolektif daring

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan membuat sistem informasi kolektif daring (online) untuk meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu dan mengakomodir semua jenis layanan.

"Dalam meningkatkan layanan terpadu satu pintu dan mengakomodir semua jenis layanan, maka diciptakan inovasi Sistem Informasi Kolektif Online Kemenkumham Sumsel (SIKOK Sumsel) pada laman sikok-sumsel.kemenkumham.go.id," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Jumat.

Menurut dia, pihaknya terus berupaya melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di 17 kabupaten dan kota di provinsi ini.

Ia mengatakan inovasi layanan dikembangkan di seluruh divisi dan satuan kerja atau unit pelayanan teknis (UPT), baik di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan administrasi hukum umum.

Layanan terpadu satu pintu SIKOK Sumsel, katanya. mengakomodir semua jenis layanan di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan harapan dapat memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan publik tersebut.

Dia menjelaskan pihaknya senantiasa mendorong jajaran untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), salah satunya dengan menerapkan kebijakan tata kelola dan manajemen melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Kanwil Kemenkumham Sumsel ikut mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan efisien sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kemenkumham.

“Untuk mendukung terwujudnya pembangunan zona integritas menuju WBBM, selain membentuk layanan terpadu satu pintu SIKOK Sumsel, kami juga memiliki beberapa aplikasi inovasi di antaranya Sigap-Sumsel dan Silatkim," ujarnya.