Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus berupaya merespon semua usulan dari buruh dan meningkatkan kesejahteraan pekerja itu yang ada di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat.
"Semua aspirasi buruh yang dibawa dalam aksi damai Hari Buruh Internasional hari ini akan direspon dan ditindaklanjuti ke pihak-pihak berkompeten," kata Gubernur Herman Deru didampingi Kapolda Irjen Pol.A Rachmad Wibowo ketika merayakan Hari Buruh bersama peserta aksi dengan pemotongan tumpeng di depan Sekretariat DPRD Sumsel, Palembang, Senin.
Dia menjelaskan, bukti pihaknya sangat merespon aspirasi buruh dan peduli dengan kesejahteraan para buruh, upah minimum regional ((UMR) masuk 10 terbesar di Indonesia atau berada di peringkat enam nasional.
Untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh di daerah ini, pihaknya akan mendukung perjuangan yang dilakukan sejumlah organisasi buruh seperti Partai Buruh, KSBSI, SPSI, SBMP, KASBI, dan FSB Nikeuba, ujar Gubernur Sumsel.
Dalam aksi unjuk rasa Hari Buruh Internasional itu, buruh di Kota Palembang, meminta pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/ PPU-XVIII/2020.
Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba) Kota Palembang Hermawan dalam aksi damai Hari Buruh Internasional itu menjelaskan bahwa putusan MK memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja, dikarenakan UU tersebut dinilai sarat akan permasalahan.
Selain menuntut dilaksanakannya putusan MK tersebut, buruh daerah ini juga meminta agar pemerintah mencabut UU No.06 Tahun 2023 Tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
Kemudian meminta dicabut Permenaker No.05 Tahun 2023 aturan pemotongan gaji karyawan hingga 25 persen karena potongan tersebut cukup besar dan dianggap sangat merugikan buruh, kata Hermawan.
Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo pada kesempatan itu mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional dan terima kasih atas berlangsungnya unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumsel dengan damai, aman, tertib, dan lancar.
Untuk mengawal aksi unjuk rasa ribuan buruh dari sejumlah organisasi buruh di Palembang pihaknya menurunkan 1.200 personel gabungan, kata Kapolda Sumsel.
Berita Terkait
Pemkab OKI-BPJS perpanjang program JKN untuk 2025
Kamis, 19 Desember 2024 17:20 Wib
Delapan satker Kanwil Kemenkumham Sumsel terima penghargaan P2HAM
Kamis, 19 Desember 2024 17:19 Wib
Sumsel pastikan ketersediaan pangan aman jelang natal-tahun baru
Kamis, 19 Desember 2024 16:12 Wib
Dewan Pengupahan Sumsel rampungkan besaran UMSK 2025
Kamis, 19 Desember 2024 16:10 Wib
KAI Palembang tambah 3.708 tempat duduk layanan natal-tahun baru
Kamis, 19 Desember 2024 16:05 Wib
Pj Bupati M Farid lepas Tim Basket Putri U-16 "Tiger Speed" Banyuasin
Kamis, 19 Desember 2024 9:24 Wib
Pj Bupati apresiasi bantuan sumur bor dan bedah rumah TNI AD
Kamis, 19 Desember 2024 9:15 Wib
Pemkab OKI dan BPJS Kesehatan teken perpanjangan kerja sama JKN 2025
Kamis, 19 Desember 2024 9:07 Wib