BLT-BBM untuk Ojol di Palembang masih tahap verifikasi

Palembang (ANTARA) - Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) bersubsidi untuk pengemudi Ojek Online (Ojol) di Kota Palembang masih dalam tahap  verifikasi data.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Kamis, mengatakan bantuan BLT-BBM itu masih perlu diverifikasi karena banyak anggota Ojol yang tergabung dalam asosiasi belum memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

“Perlu singkronisasi validasi data yang masuk karena banyak anggota Ojol yang tergabung dalam asosiasi sebagai penerima bantuan belum memenuhi peraturan yang berlaku,”katanya.

Pihaknya akan memverifikasi faktual data yang masuk agar tidak ada duplikasi data sehingga alokasi bantuan tersebut nantinya tepat sasaran.

"Saya sudah minta Dinas Perhubungan (Dishub) dan Inspektorat agar turun ke lapangan memvalidasi data Ojol ini sehingga nantinya menjadi singkron dan alokasinya pun tepat sasaran," ujarnya.

Dia mengatakan BLT tersebut akan direalisasikan paling  lambat minggu ketiga bulan November 2022.

Pemkot Palembang sebelumnya juga telah memetakan target sasaran penerima bantuan kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, bersumber dari dana yang transfer ke daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). 

Ia mengatakan target calon penerima bantuan kompensasi BBM subsidi menyasar ke berbagai profesi yang terdampak secara ekonomi.

Sasaran tersebut, antara lain tukang ojek daring atau ojol, sopir angkutan umum, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana yang sudah ditargetkan pemerintah provinsi setempat.

Dari target sasaran itu, yang sudah terpetakan pihaknya sejauh ini adalah tukang ojek daring sekitar 7.000 orang. Mereka tergabung dalam perkumpulan Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan di Kota Palembang. 

“Sesuai arahan dari Wali Kota Palembang masing-masing sasaran akan menerima Rp150 ribu per bulan, dari alokasi sebesar dua persen berupa DAU dan DBH atau total senilai Rp9,8 miliar,” kata dia.

Begitu pula BLT untuk padat karya masih menunggu payung hukum agar secara administrasi nantinya sesuai ketentuan penggunaan anggaran. 

Berdasarkan hasil koordinasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah-BUMD Palembang disepakati mengalokasikan anggaran senilai Rp4,6 miliar untuk membuka lapangan pekerjaan bersifat padat karya kepada masyarakat yang tersebar di 107 kelurahan.

Selain itu, mengalokasikan pemotongan harga saluran air bersih senilai Rp50 ribu selama tiga bulan. Ini sudah dilakukan terhitung mulai Oktober untuk sekitar 13.700 sambungan saluran air bersih untuk rumah tangga kategori keluarga berpenghasilan rendah di 17 kecamatan di Kota Palembang