Pusri jamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani

Palembang (ANTARA) - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang menjamin ketersediaan pupuk subsidi bagi petani sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.

Vice President Humas PT Pusri Soerjo Hartono di Palembang, Selasa mengatakan, pupuk subsidi itu disalurkan berdasarkan ketentuan yang mengacu pada hasil evaluasi terhadap usulan kebutuhan pupuk dalam e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diajukan petani.

Per 7 Februari 2022, stok pupuk urea bersubsidi di semua wilayah tanggung jawab Pusri tersedia sebanyak 98.302,64 ton, sedangkan untuk pupuk NPK bersubsidi sebanyak 15.765,50 ton.

Khusus untuk wilayah Sumsel, Pusri menyiapkan stok 7.651,70 ton untuk pupuk urea bersubsidi dan 4.663,80 ton untuk NPK bersubsidi.

"Tentunya dengan stok yang tersedia tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan petani di Sumsel saat musim tanam ini. Dengan stok yang tersedia tersebut, diharapkan tidak ada lagi keluhan petani terkait kelangkaan pupuk," katanya.

Terkait harga pupuk, menurut dia, pada 2022  tak ada kenaikan yakni Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK.

Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi ditetapkan dengan asumsi bahwa petani menebus secara langsung di kios resmi, membeli secara utuh per sak (tidak eceran) dan membayar lunas atau tunai.

“HET ini tercantum di setiap kios-kios resmi kami, dan telah diinformasikan kepada masing-masing kios agar menjual sesuai dengan HET yang telah ditetapkan,” kata Soerjo.

Untuk mendapatkan pupuk subsidi itu, Kementan telah menetapkan sejumlah ketentuan.

Petani diwajibkan tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektare, menyusun dan memiliki alokasi pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), serta pada wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani, kata dia.

Pusri diberikan tanggung jawab menyalurkan 94.509 ton pupuk urea bersubsidi untuk sembilan provinsi di Tanah Air pada 2022.

Ke-9 daerah itu meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah (kecuali Kabupaten Brebes, Tegal, Kota Tegal dan Pemalang), Yogyakarta, Sebagian Jawa Timur, NTB dan Bali.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 15 Tahun 2013, Pusri bertanggung jawab hingga ke level kios.

Pendistribusian ini dimulai dari pabrik (Lini I) sampai dengan gudang di tingkat Provinsi (Lini II), selanjutnya ke gudang di tingkat Kabupaten (Lini III), kemudian diteruskan ke gudang distributor di tingkat kecamatan, hingga distributor menyalurkan ke kios-kios resmi di tingkat desa (Lini IV).