Sumatera Selatan (ANTARA) - Pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengerahkan sebanyak 850 orang personel gabungan kedaruratan yang disiapkan di 17 kabupaten/kota sebagai upaya mitigasi dampak kerusakan bencana alam.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Selasa mengatakan, ratusan personel kedaruratan bencana tersebut terdiri dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan SAR Nasional, Tagana, Dinas PUPR-TR sekaligus organisasi kemasyarakatan dan masyarakat sukarelawan bencana.
Mereka bertugas untuk memitigasi ataupun mengeleminir dampak kerusakan akibat bencana alam hidrometeorologi yang diperkirakan berlangsung hingga Triwulan pertama 2022 mendatang.
“Disiapkan di setiap daerah tanpa terkecuali. Orientasi personil ini keselamatan masyarakat itu tentu tidak menginginkan adanya korban jiwa lalu setelah itu faktor yang lainnya,” kata dia usai Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Banjir Tanah Longsor, di Jakabaring Sport Center (JSC) Palembang.
Menurutnya, selama menjalankan tugas mitigasi dampak kerusakan bencana alam personel kedaruratan juga dibekali dengan peralatan logisitik meliputi alat-alat berat dan atau alat evakuasi, misal seperti perahu karet, pelampung tenda darurat dan semacamnya.
Penyiagaan ini merupakan sebuah keharusan dimana sejak Januari hingga awal November 2021 ini tercatat, sudah ada sebanyak 138 kali bencana yang terjadi dengan rincian 92 kali kebakaran rumah penduduk, 15 kali banjir, enam kali tanah longsor, 20 kali puting beliung, dan lima kali banjir bandang.
“Mengakibatkan sedikitnya 4.874 kepala keluarga atau 2.673 jiwa menderita, baik luka-luka atau meninggal dunia. Sehingga kami menganggap kerusakan ataupun kerugian yang terjadi ini perlu untuk diatasi dan diantisipasi dengan segera. Jangan sampai terjadi lagi ke depannya,” ujarnya.
Kepala pelaksana BPBD Provinsi Sumsel Iriansyah mengatakan, pihaknya sudah menetapkan Sumsel dalam status siaga bencana.
Bencana Hidrometeorilogi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung berpotensi terus meningkat dan membesar hampir di setiap Kabupaten Kota.
“Dari status kewaspadaan bencana menjadi siaga bencana karena ada eskalalasi bencana yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya banjir dan longsor,” ujarnya.
Pihaknya mencatat Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, OKU, OKU Selatan, Lahat dan Kota Pagaralam berpotensi besar terjadi banjir dan longsor yang timbul oleh meningkatnya curah hujan.
Secara keseluruhan sedikitnya tercatat ada 136 kejadian dan dampak bencana hidrometeorologi, meliputi bencana banjir 17 kasus, puting beliung 17 kasus, banjir bandang lima kasus, tanah longsor 10 kasus, dan kebakaran 87 kasus.
Selain itu, rumah dengan kondisi rusak sebanyak 676 unit, rumah terendam 1.766 unit, sekolah satu unit, jembatan gantung empat unit, dan mushalla tiga unit.
Ia berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan, seperti tidak beraktivitas di tepi sungai bila tidak begitu dibutuhkan. Sebab, intensitas hujan hingga beberapa waktu ke depan diprakirakan rendah dan menengah skala 200-300 mm dengan potensi bencananya besar.
“Masyarakat harus memperhatikan imbauan ini, sebab mencegah lebih baik daripada mengobati,” tandasnya.
Pemerintah juga memperhatikan dampak kerusakan bencana alam terhadap sektor pertanian yang terancam gagal panen.
Kepala Dinas PTPH Sumsel R Bambang Prambono mengatakan, fenomena La Nina mengancam keberhasilan panen padi yang diperkirakan berlangsung pada Febuari hingga Maret 2022 mendatang karena menimbulkan intensitas hujan tinggi selama periode tersebut.
Sehingga air hujan akan menggenangi lahan sawah petani, yang sebagian besar merupakan lahan tadah hujan, dan rawa. Lalu kualitas lahan menurun dan petani gagal panen lantaran padi menjadi rusak.
Maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gagal panen tersebut, pihaknya menyediakan sarana pengering padi memberikan bantuan pupuk, bibit hingga menyiapkan alat sedot air untuk menguras genangan di sawah.
“Sudah kami prediksi lebih awal karena kami berkomunikasi intensif dengan BMKG. Diharapkan kondisi di lapangan nantinya dapat teratasi dan petani berhasil panen maksimal," ujar dia.
Manurutnya, penyimpangan telah terjadi sejak dasarian pertama 2021 yang ditandai dengan musim kemarau basah.
Namun kondisi tersebut dapat ditanggulangi dengan dilakukannya kebijakan yaitu percepatan tanam sehingga rata-rata petani berhasil panen maksimal.
"Yang dikhawatirkan memang pada masa musim tanam Oktober hingga November 2021. Panennya diperkirakan pada Febuari hingga Maret 2022, karena merupakan puncak penyimpangan iklim akibat adanya La Nina tadi," jelasnya.
Dengan pertimbangan tersebut, lanjutnya, mengharapkan setiap kepala daerah juga harus melakukan langkah yang responsif menanggulangi dampak minor dari La Nina.
Sedikitnya ada 516 Hektare (Ha) lahan pertanian terendam air. Dari ratusan lahan yang terendam tersebut, 45 Ha lahan mengalami kerusakan yang cukup memberikan dampak yang besar terhadap petani.
Maka, menurutnya, pemerintah kabupaten kota harus benar-benar memperhitungkan langkah antisipasi supaya petani tidak mengalami kegagalan panen.
"Kami sudah meminta untuk semua kepala daerah menetapkan status siaga bencana hingga Maret 2022 karena penanggulangan bencana bukan sekedar urusan sosial tapi juga menyangkut kesediaan pangan masyarakat ke depan," katanya.
