Polri: Tidak semua wilayah Papua terjadi kekerasan oleh KKB

id Mabes Polri, kabaintelkam komjen pol paulus waterpauw, papua, kkb, seminar nasional, Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Polri: Tidak semua wilayah  Papua terjadi kekerasan oleh KKB

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.)

Jakarta (ANTARA) - Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memaparkan tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal itu dikatakan Baintelkam Polri  di depan mahasiswa peserta seminar nasional yang digagas BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).

"Namun tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata, namun hanya di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Mimika,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Argo menyebutkan seminar nasional BEM PTM tersebut menghadirkan Kepala Badan Intelkam Polri Komjen Pol Paulus Waterpauw yang merupakan putra asli Papua sebagai salah satu pembicara kunci.

Dalam seminar tersebut, kata Argo, dipaparkan pokok-pokok pemikiran mengenai Papua dan segala macam dinamika dari sisi Polri.

"Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakterisnik, unik, dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia," kata Argo mengulang paparan Kabaintelkam Polri.

Di sisi lain, lanjut Argo, sejak tahun 1963 saat Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas kesenjangan pembangunan yang terjadi, baik bidang ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan.

Dalam seminar itu, kata Argo, Baintelkam Polri memaparkan bahwa terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosiokultural dan aspek idiologis serta nasionalisme.

Kemudian, kata Argo, salah satu spesifikasi ancaman kerawanan yang membedakan antara Provinsi Papua dengan provinsi lain di Indonesia adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan aktivitas KKB.

Untuk itu, lanjut Argo, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi 'pioner of problem solving' dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan sekitar, termasuk 'pioner of nationalism' untuk mengikis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan pioner kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan Papua.

"Mahasiswa harus menjadi pioner dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke," kata Argo.

Seminar Nasional BEM PTM diikuti sekitar 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta.