Wagub Sumsel minta BPOM proaktif awasi jajanan sekolah

id Wagub,wagub sumsel,mawardi yahya,bpom,pengawasan jajanan,jajanan sekolah,bpom palembang,makanan dan minuman

Wagub Sumsel minta BPOM  proaktif awasi jajanan sekolah

Wagub Sumsel Mawardi Yahya memberikan keterangan kepada wartawan (Dok Humas Pemprov Sumsel)

Palembang (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya minta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di daerah itu untuk lebih proaktif dalam mengawasi jajanan anak di sekolah karena dikhawatirkan bercampur zat membahayakan.

"Jajanan di sekolah harus memenuhi persyaratan gizi termasuk aman dikonsumsi, kata Wagub  Mawardi di Palembang, Kamis.

Wagub mengatakan, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berperan penting dalam pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan. masyarakat  termasuk pangan jajanan anak sekolah harus memenuhi persyaratan keamanan pangan untuk di komsumsi. 

Oleh karena itu pihak sekolah yang ada di Palembang dan kabupaten serta kota lainnya di Sumsel agar mengundang  BPOM guna memeriksa layak tidaknya jajanan di sekolah di konsumsi anak-anak.

"BPOM sudah menyiapkan mobil laboratorium untuk memfasilitasi ini bahkan dengan cara itu bisa mengawasi secara langsung demi kesehatan anak-anak sekolah," katanya.

BPOM harus lebih proaktif dalam mengawasi jajanan di sekolah sehingga anak anak terhindar mengkonsumsi makanan kurang sehat.

Apalagi anak sebagai generasi penerus sehingga SDM tersebut harus lebih berkualitas, kata Wagub.

Sehubungan dengan itu Pemprov Sumsel mendukung adanya sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah yang dilaksanakan BPOM.

"Mudah-mudahan sosialisasi tersebut bermanfaat sehingga makanan yang dijual sehat, ujar dia.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM (BPOM) Palembang Hardaningsih mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi implementasi, introvensi dalam keamanan pangan dan jajanan anak sekolah di daerah yang selanjutnya direkomendasi sebagai  umpan balik bagi keberlangsungan program  di sekolah.

Program ini merupakan proyek prioritas nasional yang pencapaian targetnya dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Kantor Staf Presiden, kata dia.