Jakarta (ANTARA) - Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) terkait KPK bisa mengembalikan citra positif pemerintah di hadapan publik.
Pemerintah sebelumnya memperoleh kritikan keras dari publik setelah menyetujui pembahasan revisi UU KPK di DPR. Revisi UU itu sendiri mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat karena dinilai dapat melemahkan lembaga antirasuah itu.
Menurut dia, di Jakarta, Minggu, usulan penerbitan perppu menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan citra pemerintah sebagai lembaga yang mendukung penuh penguatan KPK.
Ia mengatakan, jika pemerintah memang memiliki itikad untuk mengeluarkan perppu, hal tersebut dapat diajukan pada masa sidang berikutnya, menunggu periode DPR yang baru.
Juga baca: Revisi UU KPK, Koalisi Masyarakat Kepri Anti Korupsi surati Jokowi
Juga baca: Desakan Perppu KPK, Pakar: Setiap keputusan ada risiko politiknya
Juga baca: Akademisi: Masyarakat akan tetap percaya KPK pascarevisi
Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemerintah bila memang ingin menerbitkan Perppu KPK.
Salah satunya adalah melobi fraksi-fraksi partai yang ada di DPR agar menyetujui penerbitan Perppu KPK. Arya mengatakan hal tersebut tidak akan mudah, mengingat sikap dari elit-elit partai hingga saat ini tidak berubah terhadap revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK itu.
"Jadi ini tentu pekerjaan sulit. Kalau pemerintah mau memperbaiki citranya, pengusulan Perppu (soal KPK itu) bisa jadi alat negosiasi ke partai dalam penentuan jabatan menteri," ucap Fernandez.
Lebih lanjut dia mengatakan sebelum nantinya Perppu KPK benar-benar diusulkan, pemerintah harus memastikan bahwa perppu tersebut akan diterima oleh DPR dalam rapat paripurna.
"Karena bila tidak, penolakan DPR terhadap Perppu akan mempermalukan wajah pemerintah," ujar dia.
Berita Terkait
DPR RI setujui Perppu Ciptaker jadi undang-undang
Selasa, 21 Maret 2023 12:13 Wib
Peneliti: Polemik Perppu Cipta Kerja ditunggangi kelompok radikal
Minggu, 15 Januari 2023 10:04 Wib
Presiden: Pencabutan PPKM dan Perpu Ciptaker tidak terkait
Jumat, 30 Desember 2022 16:54 Wib
Mahfud: Perppu Cipta Kerja dikeluarkan karena alasan mendesak
Jumat, 30 Desember 2022 15:57 Wib
Anggota DPR saran Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024
Minggu, 3 Juli 2022 13:34 Wib
Pakar nilai perlu Perppu tentang Pencabutan UU ITE
Jumat, 12 Maret 2021 9:01 Wib
Menteri Sri Mulyani: Butuh gotong royong semua otoritas hadapi krisis COVID-19
Kamis, 8 Oktober 2020 15:58 Wib
Ekonom Indef: Perppu Reformasi Keuangan bukan jawaban saat pandemi
Jumat, 2 Oktober 2020 14:05 Wib