Ambon (ANTARA News Sumsel) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sandjojo menyatakan akan menunggu hasil sensus atau pendataan potensi desa yang dilakukan Badan Pusat Statistik guna mengetahui tingkat keberhasilan program pengentasan desa tertinggal.
"Sesuai RPJM, kita ditargetkan menurunkan jumlah angka desa tertinggal dari 20 ribu menjadi 5.000 desa tertinggal secara bertahap, namun berdasarkan laporan dan survei dari komponen masyarakat maupun IPB dan UGM, ternyata sudah mencapai 15.000 desa yang kita entaskan," kata Menteri Desa PDT di Ambon, Jumat.
Namun menteri belum berani merilis data tersebut karena masih menunggu hasil sensus podes yang dilakukan oleh BPS mulai Bulan Mei tahun 2018 nanti.
Penegasan Menteri Desa PDT disampaikan dalam kegiatan Konferensi Besar Fatayat Nahdlatutl Ulama Nasional XVI yang berlangsung dari tanggal 25-30 April 2018 di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku.
"Makanya saya minta kepada masyarakat desa benar-benar mendukung sensus Podes ini untuk mengisi berbagai pertanyaan yang diberikan petugas BPS guna memastikan 15 ribu itu benar atau tidak," tandasnya.
Kalau benar mencapai angka tersebut maka Menteri Desa PDT yakin diakhir tahun 2019 nanti program mengentaskan desa tertinggal melalui penyaluran dana desa di seluruh Indonesia sudah terpenuhi.
Dikatakan, melalui kegiatan konferensi besar ini, Fatayat NU ini juga bisa memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk membangun desa-desa wisata, budidaya hydrophonic di halaman rumah mereka karena keterbatasan lahan.
"Nantinya bersama Kementerian Pertanian juga diminta 10 juta ayam petelur dibagikan kepada masyarakat di desa-desa yang tertinggal untuk meningkatkan gizi dan biaya hidupnya," katanya.
Selain itu masih ada program tiap halaman dikasih bibit tanaman durian dan rambutan dan yang kelola Badan Usaha Milik Desa dan fatayat juga bisa terlibat dalam memberikan pelatihan.
Untuk Provinsi Maluku, kata Menteri, Fatayat juga bisa mengundang para ibu rumah tangga di desa untuk bagaimana bisa mengelola sumberdaya alam yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui peran ibu-ibu dengan berbagai event seperti program desa wisata, liga desa, dan sebagainya.
"Program ini akan segera dijalankan karena kita juga mendapat bantuan dari bank dunia cukup besar dan salah satunya, kita alokasikan untuk fatayat," ujar Menteri.
Bentuk kegiatannya berupa pelatihan, dimana fatayat bisa melatih dan kementerian dorong Fatayat membuat locus-locus yang telah disiapkan, karena ada 1.000 desa yang menjadi program pengurangan di Indonesia.
"Yang di Maumere itu hanya untuk pelatihan saja tetapi programnya ikut yang dirancang Kementerian Desa dan Fatayat sudah siap untuk menjadi salah satu fasilitator dari program kementerian yang sudah dituangkan dalam MoU sejak cukup lama," jelas Menteri.
Selain Fatayat NU, kementerian juga bekerjasama dengan organisasi lainnya seperti GMIT, pondok pesantren, kerjasama dengan gereja di Nias, jadi semua komponen masyarakat kita libatkan termasuk organisasi pemuda Anggarannya juga berbeda sesuai program yang dijalankan untuk setiap organisasi.
