Msirawas (AANTARA Sumsel) - Anggota DPRD Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, prihatin melihat kondisi Rumah Sakit Umum dr Sobirin di Kecamatan Muara Beliti tak terawat dan ada sejumlah ruangan ditumbuhi rumput serta sampah berserakan diseklilingnya.
Ketua DPRD Musirawas Yudi Fratama, Selasa mengatakan rumah sakit yang dibangun dengan dana APBN 2008 itu menghabiskan dana puluhan miliar rupiah, namun hingga saat ini belum diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Musirawas.
Ia mengatakan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Sobirin itu diketahui setelah melakukan inspeksi mendadak bersama Komisi IV beberapa hari lalu banyak sekali temuan yang tidak sesuai dengan wujudnya sebagai rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat.
"Sekarang bukan hanya pasiennya yang sakit, tapi kondisi gedung rumah sakit itu lebih parah penyakitnya sehingga jauh dari harapan sebagai rumah tempat berobat orang sakit," katanya.
Dalam kunjungan kerja itu ditemukan selain ada ruangan tidak sehat, juga sejumlah peralatan dan kondisi gedung ada yang sudah lapuk dan terancam roboh, hal itu diperparah ada gundukan sampah dan drainase yang tidak mencerminkan kesehatan padahal sebagai pusat pelayanan kesehatan.
Selama ini banyak sekali keluhan masyarakat ketika berobat di rumah sakit itu, sedangkan rumah sakit dr Sobirin yang ada di ibu Kota Lubuklinggau jaraknya sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Musirawas (Muara Beliti).
"Kami mendukung agar pengelolaan rumah sakit itu diserahkan ke Pemkab Musirawas, agar semua bangunan yang rusak itu bisa diperbaiki dengan dana APBD meskipun masih banyak dana dikeluarkan untuk merenovasi agar lebih layak sebagai tempat pelayanan kesehatan," tandasnya.
Karena itu harus menjadi prioritas pembentukan unit kerja RSUD dr Sobirin menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena kesehatan jadi kebutuhan dasar sama seperti sektor pendidikan.
Sementara RSUD dr Sobirin Muara Beliti menjadi harapan besar karena satu-satunya rumah sakit yang berada di ibu kota kabupaten, mestinya pemerintah daerah mengoptimalkan keberadaan rumah sakit tersebut, karena ketika berfungsi tentunya nilai tambah akan terjadi sebab geliat ekonomi masyarakat tumbuh dengan pesat.
"Apakah masalah tersebut luput dari perhatian bupati yang tengah mencanangkan Musirawas Sempurna Sehat, sedangkan fasilitas didepan mata tidak diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Selain itu kebutuhan tenaga kesehatan dokter, perawat dan alat kesehatan juga menjadi perhatian, dengan demikian pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti perkembangan rumah sakit itu, jangan hanya terfokus pada program eforia kemenangan politik, tunjukan program nyata menyentuh kebutuhan masyarakat, tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Musirawas dr Tajhjo Kuntjoro melalui Kabid Perencanaan Nobert Hina Logan mengakui bahwa rumah sakit itu masih ditangani Kementerian Kesehatan karena belum layak untuk dioperasikan dan minimnya sarana dan anggaran.
"Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Kemenkes terkait permasalahan hibah bangunan rumah saki itu, karena pihaknya sulit menganggarkan dana untuk perbaikan kalau status rumah sakit itu diserahkan ke pemerintah daerah," jelasnya.
Pihaknya juga sudah mengajukan pembentukan rancangan peraturan daerah unit kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), sehingga bisa dilakukan percepatan pembangunannya jika sudah berdiri sendiri, ujarnya.
