Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun 2025 di Kayuagung, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah diskusi penting bagi para kepala desa se-Kabupaten OKI guna meningkatkan tata kelola keuangan desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Anggota DPD RI Hj. Amalia Sobli, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Arman Sahri Harahap, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes Suherman, serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto.
Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki yang turut hadir dan membuka kegiatan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang terus mendukung pembangunan desa di OKI.
"Desa ini adalah jantungnya bangsa. Kalau kita bicara pembangunan, maka pembangunan yang dimulai dari desa akan menentukan masa depan daerah dan negara kita," ujar Muchendi.
Lebih lanjut, Muchendi menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan pelaporan yang terintegrasi.
"Kami ingin tata kelola keuangan desa semakin tertib dan akuntabel. Data harus diperbarui, perencanaan harus matang, agar pembangunan benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.
Ia juga menegaskan dengan terselenggaranya workshop ini, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik serta pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis data.
"Pemerintah berharap output dari kegiatan ini mampu mendorong desa menjadi motor utama pembangunan daerah secara berkesinambungan," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Supriyadi menegaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam memperhatikan pengelolaan keuangan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
"BPKP hadir bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga mendampingi desa agar mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil," ungkap Supriyadi.
Ia menambahkan evaluasi ini sangat penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Workshop ini juga menjadi ruang interaktif bagi para kepala desa untuk berdiskusi langsung dengan para narasumber. Dengan dukungan ini, diharapkan desa-desa di OKI dapat lebih siap dalam merencanakan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
