BPJS Ketenagakerjaan optimalkan kepesertaan di Sumsel lewat ekosistem desa

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan kepesertaan jaminan sosial bagi para pekerja di Sumatera Selatan (Sumsel) lewat ekosistem desa.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Muhyidin di Palembang, Selasa.

Ia mengatakan bahwa dalam mengoptimalkan kepesertaan dengan ekosistem tersebut, yakni menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa manfaat, di antaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penghentian tingkat kemiskinan, serta memastikan keberlanjutan pendidikan bagi setiap anak.

“Ketiga hal itu mengapa BPJS Ketenagakerjaan itu penting untuk para pekerja,” katanya.

Jumlah pekerja di Sumsel yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini baru mencapai 36,7 persen.

Sedangkan, target pemerintah pada 2025 ini, perlindungan para pekerja di Sumsel harus mencapai 49,46 persen atau naik sebanyak 385 ribu pekerja.

“Artinya sampai di di bulan Desember nanti, jumlah pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Sumsel harus mencapai 1.485.000 pekerja. Ini sebenarnya tugas pemerintah, dan tentunya kami sebagai penyelenggara turut mendukung itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap perlindungan jaminan BPJS Ketenagakerjaan di Sumsel dapat diperluas, termasuk pada pekerja di ekosistem desa.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kembali apakah jaminan sosial sudah betul-betul dipahami dan tentunya memastikan seluruh pekerja di ekosistem desa sudah bisa mengakses atau terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Muhyidin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumsel Deva Octavianus mengatakan terus mendukung penuh perluasan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk juga perlindungan untuk para pekerja yang ada di ekosistem desa di seluruh wilayah Sumsel.

"Sehingga ke depannya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terimplementasi secara merata dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pekerja di ekosistem desa," kata dia.

Wakil Bendahara Umum DPP APDESI Sumsel Bambang Heriyanto mengatakan bahwa skema jaminan sosial ketenagakerjaan memang terlihat sederhana, namun memiliki manfaat yang sangat besar.

Sehingga, kepala desa sebagai perwakilan pemerintah terbawah patut hadir menggandeng masyarakat termasuk dalam keikutsertaan pada jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan lainnya.

“Karena pendanaan saat ini baru bisa digantungkan melalui alokasi dana desa (ADD), sedangkan dana desa belum mengalokasikan itu, 70 persen tidak ada terkait jaminan sosial. Hal ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.