DJP imbau warga bayar pajak dukung perekonomian Sumsel

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mengimbau warga Bumi Sriwijaya itu agar membayar pajak guna mendukung perekonomian di Sumsel.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Teguh Pribadi Prasetya dikonfirmasi di Palembang, Jumat, mengatakan bahwa penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak dengan tepat waktu, benar, lengkap dan jelas merupakan salah satu wujud cinta pada tanah air.

Oleh karena itu ia mengimbau semua untuk menyampaikan SPT dengan tepat waktu guna mendukung perekonomian di Sumatera Selatan.

Sebelumnya, ia menerangkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan di awal tahun 2025 tetap tumbuh positif.

Hal ini ditunjukkan melalui kinerja realisasi pendapatan dan belanja negara yang tetap menunjukkan pertumbuhan kinerja yang positif.

"Kinerja pendapatan negara dipengaruhi oleh implementasi Core Tax, peningkatan kinerja layanan Badan Layanan Umum (BLU), dan meningkatnya harga CPO (minyak kelapa sawit mentah)," katanya.

Kinerja belanja negara dipengaruhi oleh penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang lebih cepat di awal tahun.Pendapatan negara tumbuh 42,52 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.198,51 miliar sampai dengan Januari 2025.

Adapun penerimaan pajak pada Januari 2025 mengalami pertumbuhan positif sebesar 27,9 persen, faktor pendorong nya adalah penyesuaian perpindahan penerimaan wajib pajak cabang yang semula di setorkan pada cabang yang terdaftar di Sumsel sekarang masuk ke wajib pajak pusat cabang tersebut terkait implementasi Core Tax pada awal Januari 2025.

Sementara untuk data penyerapan pajak pada bulan Februari 2025 hingga pertengahan Ramadhan, pihaknya akan segera membuat rilis resmi sesuai ALCO.

ALCO (Asset and Liability Committee) adalah komite aset dan kewajiban yang bertugas mengelola aset dan liabilitas negara. ALCO merupakan tugas baru kantor vertikal Kementerian Keuangan yang disusun setiap bulan.

"Untuk data penyerapan pajak pada bulan Februari 2025 hingga pertengahan Ramadhan, kami akan segera membuat rilis resmi sesuai ALCO terjadwal," katanya.