Kawasan Hutan Harapan butuh kolaborasi multipihak agar tetap lestari

id Hutan harapan Sumatera,Hutan di Jambi,Hutan di Sumatera Selatan

Kawasan Hutan Harapan butuh kolaborasi multipihak agar tetap lestari

Diskusi Dinas Kehutanan Sumsel dan PT REKI di Palembang, Sumatera Selatan. ANTARA/ HO- PT REKI

Palembang (ANTARA) - Kawasan ekosistem Hutan Harapan di dua provinsi yakni Sumatera Selatan dan Jambi butuh kolaborasi multipihak yakni pemerintah (Dishut, BKSDA), dunia usaha (PT REKI), akademisi, LSM, dan masyarakat lokal, dalam menjaganya.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan KSDAE, Dinas Kehutanan Sumsel, Syafrul Yunardy di Palembang, Rabu mengatakan, landscape Meranti-Harapan memiliki luasan sekitar 52,170 hektare (ha), merupakan bagian tidak terpisahkan dari kawasan Hutan Harapan yang memiliki total luasan sekitar 98.555 ha.

"Kawasan ini mencakup hutan hujan tropis dataran rendah yang membentang di Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumsel. Secara administratif, berada di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, Jambi serta Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel," katanya.

Dari perspektif kebijakan, lanskap Meranti-Harapan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hutan harapan sebagai inti ekologinya.

Berbagai kajian dan inventarisasi mencatat keberadaan 307 jenis burung, 64 mamalia, 123 ikan, 126 amfibi, 71 reptil, serta sekitar 728 jenis pohon.

Keutuhan ekosistem ini menjadikan hutan harapan sebagai habitat kunci spesies langka dan terancam punah seperti Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orang Utan, Beruang Madu, Burung Rangkong, serta menyimpan potensi tumbuhan bernilai ekonomi strategis, antara lain jelutong, bulian, tembesu dan keruing.

Direktur PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) Adam Aziz menyampaikan, dengan pertimbangan tantangan pengelolaan hutan di lanskap Meranti Harapan bersifat multidimensi yang meliputi aspek ekologis, sosial, dan tata kelola, maka penyelesaiannya tidak dapat bersifat parsial ataupun sektoral.

“Kolaborasi multipihak menjadi elemen fundamental dalam mengoptimalkan peluang pengelolaan hutan yang berkelanjutan," katanya.

Kolaborasi ini mencakup keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), masyarakat, akademisi, serta organisasi non-pemerintah (NGO).

Sementara tantangan Konservasi Lanskap Meranti - Harapan yakni deforestasi di Kawasan Hutan Harapan pada periode 2018-2025 atau selama periode 8 tahun adalah sebesar 638,7 Ha, atau rata-rata 79,8 Ha/tahun hutan hilang sebagai penyangga ketahanan ekologis khususnya di Sumsel.

Fragmentasi ini menciptakan edge effect yang mempersempit ruang jelajah (home range) satwa liar serta mengganggu stabilitas ekologis.

Penurunan kualitas habitat dan berkurangnya sumber daya alam di kawasan hutan, berpotensi meningkatkan probabilitas interaksi negatif manusia dan satwa liar, termasuk pergerakan gajah ke area budidaya dan pemukiman yang pada akhirnya menimbulkan potensi risiko keselamatan bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, kerangka kebijakan menerapkan prinsip perlindungan kawasan, upaya pemulihan ekosistem, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap bentuk dan intensitas pemanfaatan ruang.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hutan Harapan butuh kolaborasi multipihak dalam menjaganya

Pewarta :
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.