Menag: Haji tak boleh gagal hanya karena transisi pemerintahan

id Haji 2025, Kementerian Agama, Penyelenggaraan Haji 2025, Badan Haji, Menteri Agama,Nasaruddin Umar

Menag: Haji tak boleh gagal hanya karena transisi pemerintahan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai evaluasi penyelenggaraan Haji 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Diketahui pada masa pemerintahan yang baru atau di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dibentuk Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah ke tanah euci yang aman dan nyaman. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf.

"Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," ujarnya.

Terdapat dua misi yang kini diusung Irfan bersama jajaran untuk memenuhi harapan Prabowo pada perbaikan layanan haji dan umroh, yakni memastikan seluruh jamaah berangkat dengan aman dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di tanah duci.

Meskipun untuk tahun ini kolaborasi dengan Direktorat Haji dan Umroh Kemenag masih akan berlanjut, Irfan menargetkan badan itu bisa beroperasi secara mandiri mulai tahun depan.

Menjawab pertanyaan tentang penyelenggaraan haji secara mandiri, Irfan menyebutkan bahwa target untuk mandiri sepenuhnya masih ditetapkan pada tahun 2026.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menag: Haji tak boleh gagal hanya karena transisi pemerintahan