Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan meminta agar polemik tentang kebijakan busana Paskibraka menjadi momentum percepatan penghapusan kebijakan diskriminatif, terutama terkait kewajiban maupun pelarangan busana dengan atribut identitas keagamaan tertentu.
"Agar polemik tentang kebijakan busana itu menjadi momentum percepatan penghapusan kebijakan diskriminatif yang ada di tingkat nasional dan daerah, terutama terkait pewajiban maupun pelarangan busana dengan atribut identitas keagamaan tertentu," kata Anggota Komnas Perempuan Imam Nahei saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Komnas Perempuan menyambut baik koreksi atas kebijakan busana putri dalam pelaksanaan tugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang telah disampaikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Menurut Imam Nahei, kehadiran kebijakan diskriminatif mencerminkan kerangka pikir penyelenggara negara dan perumus kebijakan yang belum utuh dalam memahami prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia yang telah dijamin di dalam Konstitusi.
Polemik Paskibraka jadi momentum penghapusan kebijakan diskriminatif
Ilustrasi: Seorang anggota Paskibraka 2024 Kota Magelang mencium bendera Merah Putih saat pengukuhan di Pendopo Pengabdian, Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Magelang, Kamis (15/8/2024). ANTARA/HO-Bagian Prokompim Pemkot Magelang
