Palembang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pencarian skema baru untuk memperluas akses pembiayaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai komoditas strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya melakukan diskusi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perbankan, koperasi, serta perwakilan dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (APKASINDO) terkait perkembangan penyaluran kredit program peremajaan kelapa sawit rakyat di Sumsel, Minggu (28/1).
“Semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) dan petani perlu duduk bersama dalam mengidentifikasi permasalahan, hambatan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi para petani kelapa sawit, sehingga dapat menggali potensi skema dukungan kebijakan pembiayaan yang tepat bagi petani kelapa sawit di Indonesia,” katanya.
Ia menjelaskan kelapa sawit menjadi komoditas strategis Indonesia, karena Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, bahkan mendominasi kebutuhan minyak nabati global.
“Oleh sebab itu, perlu didorong peningkatan produktivitas dan perluasan akses pembiayaannya, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus,” jelasnya.
Menurut dia, optimisme bahwa komoditas kelapa sawit di Sumsel akan terus berkembang dan membawa dampak positif bagi perekonomian, mengingat masih terdapat beberapa alternatif peningkatan produktivitas yang dapat diupayakan bersama.
OJK dorong pencarian skema baru pembiayaa kelapa sawit di Sumsel
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pencarian skema baru dalam perluasan akses pembiayaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumetera Selatan (Sumsel) sebagai komoditas strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (ANTARA/HO/OJK Sumsel Babel)
