Jika tongkang pengangkut batubara volume muatannya dikurangi secara teknis kapal tunda yang menarik dan mendorong tongkang tersebut bisa lebih ringan mengendalikan laju kapal dan tongkang saat melintasi bawah Jembatan Ampera yang diketahui arusnya cukup deras.
"Kami berkepentingan menyelamatkan Jembatan Ampera yang merupakan aset sarana penghubung warga Seberang Ulu dan Seberang Ilir, Kota Palembang, itu agar bisa terus berdiri dan digunakan anak cucu sepanjang masa," ujarnya.
Menurut dia, jika jembatan yang menjadi ikon dan kebanggaan warga Palembang itu tidak dilindungi dari ancaman ditabrak tongkang batubara dan ancaman penyebab kerusakan lainnya, bukannya tidak mungkin kekhawatiran kerusakan atau robohnya Jembatan Ampera menjadi kenyataan.
Jika sampai terjadi kerusakan bahkan robohnya Jembatan Ampera bisa menimbulkan kerugian besar bagi warga Kota Palembang.
Sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, melalui DPRD Palembang pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan (stakeholder) mulai melakukan tindakan pencegahan/antisipatif yang serius.
Selama ini Pemerintah Kota Palembang dan instansi vertikal dari Kementerian PU dan Perhubungan serta aparat keamanan turun ke lapangan dan melakukan penertiban ketika ada kejadian tongkang menabrak tiang Ampera, setelah beberapa bulan berlalu perhatiannya berkurang.
Untuk meningkatkan sinergi semua pemangku kepentingan dalam menyelamatkan Jembatan Ampera, DPRD Palembang membentuk Panitia Khusus (Pansus) VI untuk menangani terkait transportasi angkutan batubara itu dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas tersebut, kata Sekretaris Pansus Arfani.
Sebelumnya Penjabat Wali Kota Palembang Ratu Dewa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah tongkang bermuatan batu bara menabrak dermaga atau terminal penumpang angkutan sungai di kawasan 7 Ulu, samping Jembatan Ampera pada 2 Januari 2024.
Koordinasi dengan Satpolairud Polrestabes Palembang untuk mengungkap penyebab terjadinya tabrakan dan mengevaluasi kerusakan di Dermaga Kampung Kapitan 7 Ulu.
Kemudian berkoordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait izin pergerakan kapal untuk menunda keberangkatan.
"Kami juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel mengenai kerusakan di Pelabuhan Sungai 7 Ulu," ujar Ratu Dewa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Palembang minta tongkang batubara kurangi volume
DPRD Palembang minta tongkang batubara kurangi volume
Tugboat siap menarik dan mendorong tongkang yang sedang memuat batubara di Sungai Musi Palembang. (ANTARA/Yudi Abdullah/23)
