Kemenkumham Sumsel alokasikan Rp7,4 miliar untuk pelayanan hukum
Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran pada tahun 2024 ini sebesar Rp7,4 miliar untuk pelayanan bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).
"Perincian alokasi dana tersebut Rp4,8 miliar untuk Bidang Pelayanan Hukum, Rp285 juta untuk Bidang HAM, dan Rp2,1 miliar untuk Bidang Hukum,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel Ika Ahyani Kurniawati di Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pihaknya telah menyusun program kegiatan sepanjang 2024 ini.
Khusus kegiatan di Bidang Pelayanan Hukum diprogramkan 72 kegiatan rencana kerja pada Subbid Adminidtrasi Hukum Umum (AHU), dan 44 kegiatan pada Subbid Kekayaan Intelektual (KI).
Kemudian pada Bidang Hukum terdiri atas 58 rencana kegiatan pada Subbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), dan 29 rencana kegiatan pada Subbid Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
"Perincian alokasi dana tersebut Rp4,8 miliar untuk Bidang Pelayanan Hukum, Rp285 juta untuk Bidang HAM, dan Rp2,1 miliar untuk Bidang Hukum,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel Ika Ahyani Kurniawati di Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pihaknya telah menyusun program kegiatan sepanjang 2024 ini.
Khusus kegiatan di Bidang Pelayanan Hukum diprogramkan 72 kegiatan rencana kerja pada Subbid Adminidtrasi Hukum Umum (AHU), dan 44 kegiatan pada Subbid Kekayaan Intelektual (KI).
Kemudian pada Bidang Hukum terdiri atas 58 rencana kegiatan pada Subbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), dan 29 rencana kegiatan pada Subbid Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).