"Dengan dukungan dana tersebut diharapkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing bidang dan sub bidang Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel," kata Ika Ahyani.
Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya dalam rapat pengelolaan anggaran tersebut menjelaskan bahwa pertemuan ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi antara pelaksana pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan Divisi Administrasi sebagai unit pendukung (supporting unit).
Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Bagian Program dan Humas Yulizar, Kepala Bidang Hukum Ave Maria Sihombing, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yenni, Kepala Bidang HAM Karyadi, para pejabat pengawas dan jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ilham mengajak semua pejabat di jajarannya untuk memanfaatkan dana pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin.
"Semua kegiatan pelayanan yang didukung dengan uang negara diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak -PNBP-," katanya.
Pelaksana berbagai pelayanan kepada masyarakat di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel harus pandai mengoptimalkan anggaran yang ada sehingga hasil (output) yang diharapkan tercapai.
"Jika ada anggaran yang harus direvisi silakan direncakan dari sekarang karena untuk melakukan revisi ada batas maksimal dalam satu tahun, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejatinya menghasilkan peningkatan citra kantor wilayah,” kata Kakanwil Ilham Djaya.
Kemenkumham Sumsel alokasikan Rp7,4 miliar untuk pelayanan hukum
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya bersama sejumlah pimpinan membahas pemanfaatan dana anggaran 2024 dan peningkatan PNBP. ANTARA/Yudi Abdullah.
