Kemenkumham Sumsel wujudkan regulasi berkualitas dan berintegritas

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mewujudkan regulasi berkualitas dan berintegritas sebagai komitmen mendorong Indonesia berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

"Melalui regulasi berkualitas dan berintegritas dapat memantapkan langkah menuju Indonesia Emas 2045," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Sabtu.

Selain itu, melalui para Perancang Peraturan Perundang-Undangan, pihaknya terus bekerja tanpa kenal lelah menuangkan ide terbaik demi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan tidak merugikan masyarakat.

"Saat ini dalam menghadapi tantangan global, Indonesia membutuhkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan akuntabel," ujarnya.

Kanwil Kemenkumham Sumsel memiliki 21 Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan selama 2023 ini telah melakukan harmonisasi ratusan rancangan peraturan daerah dan kepala daerah.

Menyamakan persepsi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Prioritas Nasional, kata Ilham.
Dia menjelaskan, pihaknya memperkuat integritas pegawai dengan membentuk Duta Integritas di setiap satuan kerja atau unit pelaksana teknis (UPT).

"Pembentukan duta integritas sebagai upaya percepatan implementasi integritas pegawai dan integritas organisasi dengan memanfaatkan peran pimpinan unit kerja sebagai role model,” ujarnya.

Duta integritas dibentuk pada pekan kedua Oktober 2023 didahului sosialisasi Keputusan Menkumham tentang pembangunan integritas.

Sosialisasi itu disampaikan langsung Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Pria Wibawa.

Dalam arahannya Irwil menyampaikan bahwa salah satu poin penting dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM yakni pembentukan 'Duta Integritas'.

Pembentukan duta integritas juga dalam rangka menunjang tujuan reformasi birokrasi Kemenkumham sebagaimana tertuang dalam peta jalan reformasi birokrasi kementerian 2020-2024 yakni birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam rangka mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

"Pimpinan tinggi pratama dan kepala satker/UPT secara otomatis dipilih sebagai duta integritas yang memimpin dan memberikan arah kebijakan di unit kerjanya," ujar Kakanwil Ilham.