Presiden lantik Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi.

Dalam acara pelantikan yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, Presiden Jokowi juga melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI dan Duta Besar RI untuk Argentina. “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Amran ketika mengucapkan sumpah jabatan.

Dipandu oleh Presiden Jokowi, Amran juga bersumpah bahwa dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan dan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Amran kembali ke kabinet Jokowi setelah sebelumnya juga menjabat sebagai mentan pada periode 2014-2019.Pria yang lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 27 April 1968 itu pernah bekerja di PTPN XIV. Dia bahkan sempat menjabat sebagai kepala bagian logistik di BUMN tersebut.


Setelah kariernya di PTPN, Amran membuat beragam inovasi di bidang pertanian sesuai dengan jurusan kuliahnya di Universitas Hasanuddin, Makassar.

Amrah termasuk penemu sekaligus penerima hak paten alat empos tikus “Alpostran”.

Sejak itu dia terus mengembangkan usaha dan melebarkan bidang bisnisnya yaitu produsen pestisida, perkebunan kelapa sawit, gula, tambang nikel, tambang emas, dan SPBU. Semua usahanya di bawah bendera Tiran Group.

Pada September lalu, Amran bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta untuk berdiskusi isu ekonomi.

Kala itu, menurut Amran, tidak ada tawaran dari Presiden agar dirinya kembali menjadi menteri. Dia mengungkapkan dirinya memang sudah beberapa kali mendiskusikan perekonomian dengan Presiden, sejak tidak lagi menjabat sebagai mentan.

Sebagai pengusaha, Amran mengaku pernah berdiskusi masalah tebu dan pabrik gula modern di Bombana, Sulawesi Tenggara, serta berdiskusi masalah nikel hingga kondisi ekonomi riil di bawah.

Dia juga berdiskusi dengan Presiden mengenai potensi nikel di Indonesia timur.