Kemenkumham Sumsel bentuk duta integritas perkuat implementasi ZI

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan membentuk duta integritas untuk memperkuat implementasi pembangunan zona integritas (ZI) di satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

"Pembentukan duta integritas sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 tentang pembangunan integritas di lingkungan Kemenkumham," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan, hadirnya duta integritas di satker atau unit pelaksana teknis (UPT) yang profesional menjadi penentu dalam membentuk ZI wilayah birokrasi bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WNBM).

Untuk membangun zona integritas, pada 2023 ini ada empat satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel mengikuti evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Empat satker/UPT tersebut yakni Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Lapas Kelas II B Martapura, dan Lapas Kelas II B Sekayu.
Menurut dia, pihaknya mengapresiasi empat satuan kerja tersebut dan diharapkan pada 2023 ini bisa meraih predikat zona integritas menuju WBK dari Kemenpan-RB.

Evaluasi pelaksanaan zona integritas menuju WBK diselenggarakan secara mandiri oleh tim penilai mandiri (TPM) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham terhadap seluruh satuan kerja (satker), yang telah ditetapkan dalam usulan satker menuju WBK sesuai dengan keputusan Kemenpan-RB selaku tim penilai nasional (TPN), kata Kakanwil Ilham.

Sebelumnya dalam kegiatan sosialisasi Kepmenkumham tentang pembangunan integritas, Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu dalam arahannya menyampaikan bahwa kultur integritas tidak sebatas pembangunan zona integritas saja, akan tetapi juga harus dibangun melalui sistem, struktur, dan budaya di lingkungan Kemenkumham.

"Dengan adanya Kemenkumham tentang Pembangunan Integritas ini, nantinya akan dibentuk Duta Integritas, individu terpilih yang memiliki tingkat integritas tinggi dan telah memenuhi kriteria," ujar Razilu.

Pimpinan eselon dan Kakanwil secara otomatis sebagai duta integritas yang memimpin dan memberikan arah kebijakan di unit kerjanya.

Menutup arahannya, Irjen Kemenkumham itu berpesan agar seluruh jajaran Kemenkumham bahu membahu menjaga integritas yang telah dibangun bersama.

"Terus berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sehingga mampu melakukan perbaikan tiada henti guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas," ujar Razilu.