Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan membentuk duta integritas untuk memperkuat implementasi pembangunan zona integritas (ZI) di satuan kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
"Pembentukan duta integritas sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 tentang pembangunan integritas di lingkungan Kemenkumham," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, hadirnya duta integritas di satker atau unit pelaksana teknis (UPT) yang profesional menjadi penentu dalam membentuk ZI wilayah birokrasi bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WNBM).
Untuk membangun zona integritas, pada 2023 ini ada empat satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel mengikuti evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Empat satker/UPT tersebut yakni Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Lapas Kelas II B Martapura, dan Lapas Kelas II B Sekayu.
Kemenkumham Sumsel bentuk duta integritas perkuat implementasi ZI
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya memberikan pengarahan mengenai pembentuk duta integritas. (ANTARA/HO/Yudi Abdullah/23)
