Forum DAS Sumsel dukung kurikulum mitigasi bencana kepada pelajar

Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Organisasi pelestarian lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan mendukung inisiasi pemerintah daerah setempat yang merumuskan kurikulum pendidikan mitigasi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan kepada pelajar.

Ketua organisasi pelestarian lingkungan Forum DAS (ForDas) Sumsel Dr Syafrul Yunardi, dikonfirmasi di Palembang, Jumat, mengatakan pemerintah telah menunjukkan konsistensinya dalam upaya pelestarian lingkungan dengan dimasukkannya muatan pedidikan mitigasi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan ke dalam kurikulum itu.

FoDas Sumsel mengklasifikasikan banjir, kebakaran hutan dan lahan adalah tantangan yang serius untuk di mitigasi oleh pemerintah karena setidaknya, tidak pernah apsen dan meluas sejak tahun 2000.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mencatat puncak terparahnya terjadi pada tahun 2015, 359.100 hektar lahan gambut di empat kabupaten di Sumsel terbakar hingga mengakibatkan kekeringan tanaman padi seluas 597 ribu hektar.  

Kemudian, pada tahun 2020 sebanyak puluhan ribu orang warga menjadi korban banjir setinggi 2-3 meter di antaranya di Kabupaten Muara Enim, Palembang, Empat Lawang, Lahat.

Ia menyebutkan, kian masifnya pembukaan lahan menjadi pemukiman penduduk hingga eksploitasi berlebihan di kawasan sekitar aliran sungai dan ekosistem gambut adalah  faktor pendukung mengapa kebencanaan itu terus berulang.

Maka dari itu menurutnya, langkah pemerintah sudah tepat karena kalangan pelajar saat ini memegang peran yang cukup santer untuk menjadi mitra dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan kepada masyarakat umum.

Tidak hanya itu, pelajar dengan segala kemampuan intelektualnya saat ini juga bisa dilibatkan secara langsung oleh pemerintah untuk turun ke lapangan  melakukan upaya pencegahan bencana.

“Mereka perlu dilibatkan, supaya timbul kesadaran konservasi sejak usia dini, dan itu sudah dimulai oleh pemda di Sumsel, semoga pendidikan tersebut berjalan secara berkelanjutan,” kata dia.

Sementara itu, Asisten 1 bidang kesejahteraan rakyat Pemprov Sumsel Edward Chandra mengatakan kurikulum ini sudah siap diterapkan untuk pelajar mulai pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 yang jatuh pada bulan Juni nanti.

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Banyuasin menjadi daerah pertama yang menyatakan siap menerapkan kurikulum perlindungan DAS dan tumbuhan gambut tersebut.

Hal tersebut dipertegas melalui surat keputusan Bupati Ogan Komering Ilir dan Bupati Banyuasin yang mengkhususkan kurikulum diterapkan baru untuk para pelajar kelas 4 dan 5 SD di daerah setempat.

Kemudian, ia mengatakan untuk 15 kabupaten dan kota lainnya terus didorong segera merampungkan teknis desain pelaksanaan di daerah sebagaimana instruksi gubernur rampung tahun ini bukan hanya SD tapi SMP hingga SMA atau setara.

Menurutnya, kurikulum tersebut adalah buah rumusan Dinas Pendidikan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota bekerja sama dengan peneliti lembaga swadaya masyarakat, World Agroforestry Sumsel (ICRAF).

Penerapan kurikulum perlindungan DAS dan gambut diharapkan mendorong pemikiran anak sejak usia dini untuk kelak tidak mengeksploitasi berlebihan kawan aliran sungai ekosistem gambut melainkan menjaga keseimbangan antara memelihara dan memanfaatkan.

“Semua itu sudah dirumuskan bersama ICRAF untuk diajarkan kepada anak dalam dua hal yang diintegrasikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan muatan lokal,” kata dia.

Dengan melihat jumlah sebaran, katanya, membuat upaya perlindungan DAS dan tanaman gambut dari kerusakan menjadi perhatian prioritas pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sumsel mencatat areal ekosistem gambut yang tersebar di setiap kabupaten dan kota 2,09 juta hektare atau setara 24 persen dari total luas daerah itu.

Berdasarkan areal itu, seluas 1,03 hektare gambut di antaranya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sementara itu terdapat 12 sungai besar dengan luas mencapai 86,8 ribu kilometer persegi.

“Setidaknya melalui upaya ini diharapkan Sumsel dapat sepenuhnya terhindar dari bencana, seperti banjir, kebakaran lahan gambut yang memicu kerusakan lebih besar. Peristiwa kebakaran besar 2015 lalu jangan sampai terjadi lagi,” kata dia.