DPR RI ucapkan duka cita mendalam atas gugurnya 1 prajurit TNI

Menurut dia, peta besar solusi gangguan keamanan di Papua harus segera dirumuskan. Sebab, beberapa kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua dan berfokus pada pendekatan pembangunan ekonomi, akan tetapi kurang memberi penekanan pada aspek gangguan keamanan.

"Kami tidak ingin ada prajurit lagi yang gugur dan jangan lagi jatuh lebih banyak korban warga sipil," tambah dia.

Selain itu, sambung Christina, kebijakan ini sangat penting dirumuskan karena selama ini TNI digerakkan di Papua untuk mendukung operasi penegakan hukum oleh Polri. Hal ini mengingat pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris sejak 29 April 2021.

Sehingga, sudah waktunya peraturan presiden (perpres) pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan agar jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI. Christina juga melihat prajurit sering mengalami dilema ketika dikaitkan dengan HAM.

Padahal situasi di Papua saat ini bisa disebut dalam kondisi tidak menentu. Adapun personel TNI hingga Polri menjadi korban bahkan warga sipil juga ikut menjadi korban.

"Kami sungguh berharap agar segera ditemukan solusi yang baik untuk tetap mewujudkan Papua sebagai tanah damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Christina.