Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan setiap desa kini memiliki data khusus mengenai warga dalam kategori miskin ekstrem sehingga data permasalahan sosial tersebut diharapkan benar-benar akurat.
“Jadi sekarang setiap desa itu sudah punya data khusus untuk orang-orang yang miskin ekstrem di tempat itu,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Muhadjir pada Rabu ini melaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemanfaatan data dalam program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
Menurut Muhadjir, data penduduk miskin ekstrem akan selalu melalui tahap verifikasi dengan metode triangulasi dari data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, dan data Sensus Tahunan BKKBN.
Dari hasil triangulasi itu, kata Muhadjir, desa masih diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi dan validasi mengenai penduduk miskin ekstrem. Setelah itu, data tersebut kemudian dikirimkan kepada Kemenko PMK melalui bupati masing-masing daerah.
Dengan demikian, data penduduk miskin ekstrem dikelola oleh Kemenko PMK. Muhadjir mengatakan Kemenko PMK juga akan memanfaatkan data tersebut untuk mengetahui seberapa jauh intervensi yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk menekan jumlah penduduk miskin ekstrem.
Proses validasi data, kata Muhadjir, berlangsung setiap hari agar data penduduk miskin ekstrem selalu akurat dan terbaru.
“Sekarang untuk data kemiskinan ekstrem itu langsung di bawah kontrol Kemenko PMK, sehingga kita bisa tahu misalnya masing-masing by name by address itu dan kita bisa tahu seberapa diintervensi oleh masing-masing daerah,” ujar dia.
Pemerintah Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024 mendatang. Target tersebut lebih cepat enam tahun dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada 2021 sebesar 4 persen dengan jumlah orang miskin ekstrem sebanyak 10,86 juta jiwa.
Berita Terkait
Presiden setujui pemberian bantuan korban gagal ginjal akut
Kamis, 28 September 2023 10:53 Wib
Menko PMK : Kajian khusus disiapkan terkait wacana haji satu kali
Senin, 28 Agustus 2023 14:36 Wib
Muhadjir: Perlindungan sosial yang adaptif untuk penting dikembangkan
Senin, 28 Agustus 2023 12:54 Wib
Presiden Jokowi putuskan Indonesia masuk ke status endemi COVID-19
Rabu, 14 Juni 2023 13:30 Wib
Menko PMK: Pemerintah siapkan bansos Lebaran untuk 21 juta KK
Kamis, 6 April 2023 14:39 Wib
Plt Menpora imbau semua pihak tidak lama bersedih dan kecewa soal Piala Dunia U-20
Kamis, 30 Maret 2023 12:35 Wib
Presiden Jokowi tunjuk Menko PMK sebagai Plt Menpora
Senin, 13 Maret 2023 16:55 Wib
Menko PMK: Tidak ada pembatasan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023
Jumat, 16 Desember 2022 14:50 Wib