PUPR Palembang intensifkan 46 kolam retensi atasi banjir

Palembang (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam menanggulangi banjir akan terus mengintensifkan pemanfaatan 46 kolam retensi dan tujuh pompa air bergerak yang ada saat ini.

"PUPR Kota Palembang pada 2023 ini mulai memrogramkan setiap kolam retensi itu ada pompa air, sehingga ketika kolam retensi tak mampu menampung air hujan akan dibantu dikeluarkan menggunakan pompa air tersebut," kata Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari di Palembang, Kamis.

“Memang idealnya pompa air itu ada setiap kolam retensi. Saat ini pompa air bergerak batu ada tujuh,” tambahnya.

Ia mengatakan untuk mengatasi banjir di Kota Palembang berdasarkan studi Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2004 membutuhkan 103 kolam retensi, sedangkan studi Korea Selatan pada 2015-2016 menyatakan idealnya 120 kolam retensi dan membutuhkan penyediaan ruang air banyak.

Sementara kondisi sekarang tata ruang air kurang, juga terkendala pengadaan lahan oleh pemerintah. Oleh karena itu pihak pengembang dapat membuat kolam retensi di lahannya sendiri agar tidak terjadi banjir dan genangan air ketika hujan turun hujan lebat, ujarnya.

Dinas PUPR Kota Palembang mencatat titik-titik banjir yang ada di kota ini adalah temporer atau selalu muncul akibat dari masyarakat itu sendiri.

“Titik banjir temporer itu misalnya ada saluran air yang sudah dibangun pemerintah ditutup dan dialihkan atau dibelokkan, sehingga ketika hujan lebat menjadi banjir atau tergenang air, dan ketika saluran itu dibuka menjadi lancar dan tidak ada lagi banjir,” katanya.

Ia menjelaskan penyebab banjir di Kota Palembang juga seiring berkembangnya pembangunan permukiman, sehingga ada juga masyarakat membangun rumah atau gudang di atas saluran atau bahkan di bantaran sungai.

Sementara topografi Kota Palembang merupakan kawasan dataran rendah dan pasang surut Sungai Musi, sehingga ketika pasang naik mengalir ke kawasan-kawasan pemukiman yang berada di bantaran sungai tersebut.

"Sedangkan ketika hujan lebat terjadi banjir pada kawasan pemukiman akibat saluran-saluran yang mampet akibat tertutup. Padahal saluran-saluran yang dibangun Pemkot Palembang itu sudah cukup baik untuk mengatasi banjir atau genangan air hujan," katanya.

Penanganan banjir atau genangan air di Kota Palembang sebagai Ibu Kota pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan selama ini sudah baik dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Misalnya pemerintah pusat dalam penanganan banjir ada balai-balainya, dan Pemprov Sumsel ada Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Tata Ruang.

“Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah dalam pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir di Palembang, tapi masyarakat justru banyak belum mengerti dan membangun di atas saluran dan menutupnya sehingga titik-titik baru banjir dan air tergenang selalu saja muncul,” demikian Ahmad Bastari.