"Ada yang berpendapat jabatan tersebut harus diisi orang asli Papua. Namun, ada pula yang menyampaikan mereka akan bertanding pada Pilkada 2024," kata Mendagri Tito Karnavian di Jayapura, Sabtu.
Untuk itu, pihaknya mengambil orang netral sehingga pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 dapat berjalan lancar.
Baca juga: Masyarakat Wondama Papua Barat deklarasikan provinsi baru Bomberay Raya
"Karena beberapa pertimbangan, sebaiknya pejabat caretaker adalah orang netral," ujarnya.
Menyinggung soal aspirasi pengisian caretaker gubernur di tiga provinsi baru, Mendagri mengatakan aspirasi itu ada. Namun, yang harus diingat bahwa hal tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
Dengan sisa waktu 5 bulan, kata Tito, pihaknya masih memiliki kesempatan untuk mencari caretaker gubernur.
"Pada prinsipnya satu, siapa pun penjabat nanti harus bisa menjalankan atau meletakkan landasan-landasan menjadi provinsi," ujarnya.
Mendagri lantas menekankan, "Intinya penjabat atau caretaker harus bisa netral pada saat pilkada berlangsung."
Baca juga: Bupati harus duduk bersama sepakati ibu kota Provinsi Papua Tengah
Baca juga: Polri akan bentuk tiga Polda baru di Papua
