Tapi faktanya, tetap saja korban penipuan investasi bodong bermunculan di Tanah Air karena literasi keuangan masyarakat yang masih rendah.
Kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz dimulai dari laporan seseorang berinisial MN pada 3 Februari 2022. MN melaporkan beberapa afiliator, salah satunya adalah Indra Kenz yang merupakan afiliator platform Binomo. Setelah diperiksa selama tujuh jam, polisi akhirnya menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka pada 24 Maret 2022
Setelah itu, kasus penipuan investasi binary dengan tersangka utama Indra Kenz itu memasuki babak baru, dan pada Kamis (23/6), Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) mengumumkan jika berkas perkaranya sudah lengkap sehingga tak berapa lama lagi akan disidangkan.
Adanya kasus ini turut mempengaruhi citra investasi berbasis finansial seperti perdagangan saham, mata uang, emas berjangka, dan lainnya di Tanah Air.
Kepala PT Solid Gold Berjangka (SGB) Cabang Palembang Putu Ryan mengatakan pihaknya sempat mengalami penurunan jumlah nasabah baru karena muncul ketakutan di masyarakat untuk berinvestasi.
“Sempat turun, tapi hanya beberapa pekan. Tapi kini mulai naik lagi. Dari awal saya menduga, pasti ini akan pecah dan sayangnya masyarakat kita banyak yang tidak tahu (mudah tertipu),” kata Ryan di Palembang, Minggu.
Ia mengatakan pulihnya kondisi ini tak lepas dari upaya serius dari pemerintah untuk memproses kasus ini ke ranah hukum, sembari terus meliterasi masyarakat mengenai industri keuangan.
Pada 2020, perusahaannya mencatat jumlah nasabah 59 orang dengan 1.288 transaksi, kemudian di 2021 melonjak menjadi 127 nasabah dan 5.000 transaksi di tengah mulai pulihnya ekonomi pasca terdampak pandemi COVID-19.
“Tren ini berlanjut hingga kini, yang mana per Mei 2022, sudah terjadi penambahan nasabah sebanyak 30 persen dari capaian tahun lalu dengan total 1.700 transaksi,” kata Ryan.
Baca juga: Polisi tangkap tersangka pelaku investasi bodong makanan olahan di Palembang
Pihaknya pun optimistis pada tahun ini bisa mencapai pertumbuhan hingga 200 persen jika dibandingkan tahun lalu.
Untuk terus meningkatkan minat masyarakat dalam perdagangan berjangka komoditi ini, perusahaannya juga gencar melakukan kegiatan edukasi mengenai cara berinvestasi.
Sebelum berinvestasi harus tahu dulu bahwa dalam bisnis itu ada untung dan rugi, dan jangan percaya jika ada perusahaan pialang yang menawarkan fix income (pendapatan tetap), ujar dia.
Pengetahuan ini penting dimiliki calon nasabah agar tidak mengalami penipuan investasi bodong.
Sebagai pialang, pihaknya juga tak boleh sembarang dalam menggaet calon investor yakni mewajibkan mereka menggunakan dana simpanan atau bukan dana untuk kebutuhan sehari-hari.
Ini karena setidaknya dibutuhkan investasi Rp100 juta untuk dapat mengikuti perdagangan berjangka emas di perusahaan pialang.
“Istilah kami itu uang dari dalam kulkas, bukan uang dari mana-mana, apalagi sampai pinjam ke bank. Itu bakal kami tolak,” kata dia.
Setelah itu, calon investor harus teredukasi mengenai resiko berinvestasi di Perdangangan Berjangka Komoditi (PBK), termasuk mengenai cara bertransaksi dan mengelola emosi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan inklusi keuangan di Tanah Air bergerak semakin cepat dalam setahun terakhir karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang pengaplikasiannya melalui telepon seluler.
“Produk digital sekarang ini sangat marak karena ditawarkan kepada masyarakat secara langsung melalui gadget,” Wimboh setelah acara peresmian Gedung OJK Regional VII Sumbagsel di Palembang, Senin.
Ia mengatakan adanya digitalisasi ini membuat akses masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan produk keuangan menjadi lebih cepat.
“Itulah target kita itu di tahun 2024 sudah capai 90 persen,” kata dia.
Baca juga: Membenahi kesenjangan dalam "digital trading" di Indonesia
Tingkat inklusi keuangan pun ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 90 persen pada 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Aturan tersebut diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016.
Sejauh ini target inklusi keuangan yang dipatok dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2016 yakni sebesar 75 persen telah terlewati.
Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 itu, OJK bersama dengan pemerintah dan lembaga terkait mempersiapkan serta mengimplemantasikan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendongkrak tingkat inklusi keuangan.
“Literasi terus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak apakah produk jasa keuangan ini legal atau tidak,” kata dia.
Literasi
Kasus-kasus investasi bodong ini tak lepas dari rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai industri keuangan terutama yang bergerak di bidang investasi.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan OJK fokus mengikis kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan bersinergi kalangan industri jasa keuangan, pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.
Berdasarkan survei terbaru indeks literasi di Sumsel mencapai 40 persen atau di atas angka rata-rata nasional 38 persen, sedangkan untuk inklusi keuangan mencapai 85 persen atau di atas angka rata-rata nasional 75 persen.
“Walau sudah di atas angka rata-rata nasional tapi ada gap yang cukup jauh antara tingkat literasi dan inklusi,” kata dia.
Baca juga: Cerdas berinvestasi dengan literasi keuangan
Kesenjangan yang cukup jauh, dimana indeks literasi jauh lebih rendah dibandingkan inklusi keuangan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Sumsel sudah aktif tapi belum memahami karakteristik produk jasa keuangan.
Ini juga yang ditengarai menjadi penyebab mudahnya masyarakat terjebak dalam investasi bodong hingga pinjaman online ilegal.
Untuk mengurangi gap antara literasi dan inklusi keuangan ini dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hal ini berkaitan juga dengan Perpres No 114 Tahun 2020 mengenai target Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan sebesar 50 persen dan 90 persen pada 2024.
Mengutip laman ojk.co.id, per Maret 2022, terdapat 20 entitas telah melakukan penawaran investasi tanpa izin.
Tercatat 9 terlibat dalam permainan uang, tiga terlibat dalam aktivitas perdagangan robot tanpa lisensi, tiga terlibat dalam aktivitas perdagangan aset terenkripsi tanpa lisensi, dan lima lainnya adalah jenis entitas investasi ilegal lainnya.
Baca juga: Bareskrim ambil alih laporan influencer Binomo Indra Kenz
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing mengatakan, perkembangan investasi berjangka saat ini menjadi tren di masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi digital sebagai instrument alternatif investasi.
Dalam diskusi daring bertajuk “Fenomena Trading Bermasalah, Bagaimana Menyikapinya?”, beberapa waktu lalu yang disiarkan di kanal youtube, ia mengungkapkan banyak masyarakat yang menjadi korban investasi bodong karena tidak memahami investasi yang dipilihnya ternyata ilegal.
Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang sudah mengetahui investasi yang dipilihnya ilegal, tetapi seolah menutup mata karena tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan. Istilahnya, jika rugi baru berteriak.
Fenomena ini banyak dijumpai di investasi yang menggunakan robot trading dan binary option.
“Binary itu sistemnya judi, tebak-tebakan. Kemudian robot trading itu menawarkan contohnya keuntungan yang pasti. Kebanyakan, investasi ilegal ini akan skema ponzi, money game, sistem piramida. Dia akan hidup terus sepanjang peserta baru itu masih ada,” kata Tongam.
Rendahnya literasi keuangan telah membuat banyak warga Indonesia terjerat investasi ilegal atau investasi bodong.
Dengan iming-imingi bunga tinggi dan ketidaktahuan akan investasi membuat uang nasabah triliunan rupiah menguap begitu saja.
Satgas Waspada Investasi mencatat dari 2011 hingga 2021 total kerugian masyarakat karena investasi bodong mencapai Rp 117,4 triliun.
Banyak korban yang terjerat karena pelaku memanfaatkan kemudahan membuat aplikasi, web situ dan penawaran melalui media sosial. Beberapa pelaku juga menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat hingga selebriti.
Patut dicermati, jika sebelumnya promosi produk investasi ini dilakukan secara klasik melalui media massa, kini di era media sosial dilakukan dengan ‘membranding’ seseorang seolah-olah kaya mendadak karena berkat trading atau sejenisnya. Jadi jangan mudah tertipu.
Baca juga: Selebgram Palembang ditetapkan sebagai tersangka investasi bodong
Baca juga: Polri selidik laporan investasi bodong aplikasi Binomo
