Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih jengkel dengan insiden yang dialaminya lima tahun lalu oleh sebuah BUMN terkait pembelian pipa sebuah proyek yang menggunakan produk impor, padahal belakangan ia menemukan bahwa pabrik lokal sudah bisa menyediakan produk dengan spesifikasi yang sama.
Hal itu diceritakan Presiden saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, di mana ia menitipkan pesan agar pengawasan diperketat khususnya dalam afirmasi pembelian produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Lima tahun yang lalu saya jengkel betul, sudah perintah kepada BUMN untuk beli pipa. 'Gak ada spek (spesifikasi) dalam negeri Pak. Nomornya ini Pak, ukurannya ini, terpaksa kita harus impor", ujar Presiden mereka ulang percakapannya dengan BUMN yang tak ia ungkap namanya tersebut.
Kala itu Presiden sempat terbersit pertanyaan apakah memang sesulit itu proses pembuatan pipa, sehingga pabrik-pabrik di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan BUMN tersebut.
Nyatanya Presiden justru mendapati bahwa pabrik pipa di Indonesia sudah mumpuni memenuhi kebutuhan yang dimaksud bahkan mengekspor produk mereka untuk negara-negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat dan beberapa lainnya di Eropa.
"Loh loh loh, yang orang sana beli produk pipa kita, malah kita beli impor. Ini kan...sekali lagi kita ini orang pintar-pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," katanya.
Baca juga: Presiden Jokowi teken PP BUMN, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BUMN
Presiden berpesan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta segenap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mengawasi afirmasi belanja produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi bertambah. Lapangan pekerjaan kita menjadi semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," katanya.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat pertambahan signifikan atas kehadiran produk lokal dalam e-katalog pemerintah sejak pencanangan Inpres No.2/2022.
Sebelumnya hingga triwulan I 2022 e-katalog masih didominasi produk impor baik secara produk tayang maupun realisasi transaksi, tetapi Ateh menyampaikan per 13 Juni 2022 untuk pertama kalinya produk dalam negeri menyaingi produk impor dalam hal produk tayang di e-katalog dan jumlah transaksi.
"Hasil validasi kami menunjukkan komitmen penyerapan produk lokal senilai Rp722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp400 triliun," katanya.
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2022 dihadiri 2.247 peserta yang terdiri dari pimpinan kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pimpinan APIP, dan pemeriksa eksternal.
Turut hadir dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Hadir pula Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
Baca juga: Karyawan muda BUMN bisa jadi direksi tanpa pensiun dahulu
