KPTIK : Tingkatkan ketahanan digital agar tak melulu konsumen produk
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant mengatakan pemerintah perlu meningkatkan ketahanan digital pada sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar tidak melulu menjadi bangsa konsumen produk digital.
“Kita perlu memberdayakan talenta-talenta digital di pedesaan atau membuat kebijakan masterplan TIK yang terarah dan jelas. Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa konsumen produk digital,” kata Dedi dalam keterangan tertulis KPTIK yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Meskipun pemerintah telah menargetkan Indonesia Emas pada tahun 2045, juga mengupayakan berbagai cara seperti menyusun peta jalan dengan empat pilar strategis bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dedi melihat masih ada celah yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah.
Sebab, mengejar infrastruktur belum dapat dikatakan cukup karena negara tidak memiliki masterplan TIK Terbaru dan pemberdayaan sumber daya manusia yang spesifik dalam menangkap peluang tersebut.
Sebagai salah satu contoh, terjadinya fenomena NFT Ghozali Everyday yang viral karena menjual potret dirinya melalui platform OpenSea memperlihatkan kemampuan masyarakat Indonesia yang masih minim dalam menguasai literasi digital khususnya pada wilayah pedesaan dan belum tersedianya master plan TIK nasional secara spesifik.
Masyarakat berbondong-bondong mengikuti tren tersebut tanpa memahami pengelolaan teknologi yang digunakan. Menunjukkan Indonesia masih gagap menggunakan teknologi baru akibat kurikulum pendidikan TIK di Indonesia masih jauh dari kata komprehensif dan menyentuh esensi yang dihadapkan dalam dunia kerja juga industri.
“Padahal, masterplan TIK dan pemberdayaan sumber daya masyarakat sangat penting untuk ketahanan TIK nasional agar produktif dan terarah,” ujar dia.
Melihat ketahanan digital bangsa yang masih perlu diperbaiki, dirinya mendirikan sebuah Warung Kopi Digital (Warkop Digital) bersama dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang memiliki visi menciptakan sumber daya manusia yang menguasai perkembangan digital hingga membuka usaha digital di desa-desa dengan langkah sederhana.
Program tersebut, diharapkan akan menyelaraskan ekonomi desa dan kota dengan memasarkan komoditas unggulan desa ke kota atau sebaliknya, serta mempersiapkan talenta-talenta berkualitas yang bisa menjawab permintaan dalam dunia kerja.
Dalam kesempatan itu, dia turut meminta pemerintah untuk menyentuh masalah yang paling fundamental, yakni dengan mengubah masyarakat yang tadinya merupakan konsumen digital menjadi inovator produk digital atau minimal menjadi pelaku digital.
Apalagi dengan banyak startup-startup yang dijual ke tangan asing ketika valuasi mereka naik. Sehingga negara kehilangan momentum menghasilkan produk-produk digital yang inovatif yang benar-benar karya anak bangsa.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah memperkuat ketahanan digital nasional agar anak bangsa bisa menjadi pelaku digital yang memiliki literasi baik serta mampu menciptakan produk digital yang inovatif.
"Masih banyak pekerjaan pemerintah, terutama dalam memberdayakan talenta-talenta digital di pedesaan atau membuat kebijakan masterplan TIK yang terarah dan jelas," kata dia.
“Kita perlu memberdayakan talenta-talenta digital di pedesaan atau membuat kebijakan masterplan TIK yang terarah dan jelas. Supaya kita tidak lagi menjadi bangsa konsumen produk digital,” kata Dedi dalam keterangan tertulis KPTIK yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Meskipun pemerintah telah menargetkan Indonesia Emas pada tahun 2045, juga mengupayakan berbagai cara seperti menyusun peta jalan dengan empat pilar strategis bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dedi melihat masih ada celah yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah.
Sebab, mengejar infrastruktur belum dapat dikatakan cukup karena negara tidak memiliki masterplan TIK Terbaru dan pemberdayaan sumber daya manusia yang spesifik dalam menangkap peluang tersebut.
Sebagai salah satu contoh, terjadinya fenomena NFT Ghozali Everyday yang viral karena menjual potret dirinya melalui platform OpenSea memperlihatkan kemampuan masyarakat Indonesia yang masih minim dalam menguasai literasi digital khususnya pada wilayah pedesaan dan belum tersedianya master plan TIK nasional secara spesifik.
Masyarakat berbondong-bondong mengikuti tren tersebut tanpa memahami pengelolaan teknologi yang digunakan. Menunjukkan Indonesia masih gagap menggunakan teknologi baru akibat kurikulum pendidikan TIK di Indonesia masih jauh dari kata komprehensif dan menyentuh esensi yang dihadapkan dalam dunia kerja juga industri.
“Padahal, masterplan TIK dan pemberdayaan sumber daya masyarakat sangat penting untuk ketahanan TIK nasional agar produktif dan terarah,” ujar dia.
Melihat ketahanan digital bangsa yang masih perlu diperbaiki, dirinya mendirikan sebuah Warung Kopi Digital (Warkop Digital) bersama dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang memiliki visi menciptakan sumber daya manusia yang menguasai perkembangan digital hingga membuka usaha digital di desa-desa dengan langkah sederhana.
Program tersebut, diharapkan akan menyelaraskan ekonomi desa dan kota dengan memasarkan komoditas unggulan desa ke kota atau sebaliknya, serta mempersiapkan talenta-talenta berkualitas yang bisa menjawab permintaan dalam dunia kerja.
Dalam kesempatan itu, dia turut meminta pemerintah untuk menyentuh masalah yang paling fundamental, yakni dengan mengubah masyarakat yang tadinya merupakan konsumen digital menjadi inovator produk digital atau minimal menjadi pelaku digital.
Apalagi dengan banyak startup-startup yang dijual ke tangan asing ketika valuasi mereka naik. Sehingga negara kehilangan momentum menghasilkan produk-produk digital yang inovatif yang benar-benar karya anak bangsa.
Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah memperkuat ketahanan digital nasional agar anak bangsa bisa menjadi pelaku digital yang memiliki literasi baik serta mampu menciptakan produk digital yang inovatif.
"Masih banyak pekerjaan pemerintah, terutama dalam memberdayakan talenta-talenta digital di pedesaan atau membuat kebijakan masterplan TIK yang terarah dan jelas," kata dia.