Ijin pembangunan hotel bintang empat dan lima di Labuan Bajo ditutup

id Labuan Bajo, NTT, Kota Kupang,KTT g20

Ijin pembangunan hotel bintang empat dan lima di Labuan Bajo ditutup

Sejumlah wisatawan mengabadikan suasanai matahari terbenam (sunset) di kawasan wisata Bukit Silvia, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT Minggu (19/1/2020). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/foc.

Kupang (ANTARA) - Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina mengatakan bahwa saat ini dalam rangka mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Labuan Bajo, ijin pembangunan hotel berbintang empat dan lima di Labuan Bajo akan ditutup pada 2022.

"Ijin pembangunan perhotelan di Labuan Bajo per Oktober 2022 akan ditutup dan ini khusus hotel bintang empat ke atas. Hal ini dimoratorium hingga 2030," katanya kepada ANTARA di Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan persiapan Labuan Bajo menjadi lokasi acara utara atau "main event" dan acara sampingan atau "side event" menyambut KTT G20.

Shana mengatakan bahwa ijin penutupan ini dilakukan untuk melindungi "supply dan demand" perkembangan Labuan Bajo, sehingga terjadi pariwisata berkualitas dan beriklim sehat.

"Karena itu saat ini kita lagi percepat peningkatan investasi hotel bintang empat dan lima untuk mengisi minimal 2000 kamar layak," ujar dia.

Namun apabila ijin tersebut dibuka kembali maka dalam waktu enam bulan investor harus segera mengajukan ijin pembangunan hotel berbintang itu, jika tidak maka setelah enam bulan ijinnya akan dicabut kembali.

Sesuai data per 17 September 2021 lalu, saat ini jumlah hotel bintang empat di Labuan Bajo ada tiga unit, kemudian hotel bintang lima ada dua unit, sementara hotel bintang tiga ada empat unit dan privat resort ada dua unit.

Lebih lanjut kata dia walaupun dilarang ijin pembangunan bagi hotel bintang empat keatas, pembangunan hotel bintang tiga kebawah tetap ada ijinnnya namun dikelolah oleh Commuitas Basis Tourism (CBT) atau pengusaha lokal.

"Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemprov NTT dan pemerintah kabupaten Manggarai Barat," ujar dia.