Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengharapkan pemerintah daerah mereplikasi berbagai program sektor perumahan dari pemerintah pusat, yang telah berdampak positif.
"Pemda juga dapat mereplikasi program perumahan Kementerian PUPR sesuai dengan dana APBD yang ada," kata Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto dalam rilis yang diperoleh di Jakarta, Rabu.
Dwityo menyebutkan dalam program perumahan, setidaknya ada beberapa program Ditjen Perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Baca juga: Kementerian PUPR: Transit "Oriented Development" cocok bagi milenial
Program perumahan itu, ujarnya, antara lain pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara (ASN), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, santri, dan mahasiswa.
Kemudian, lanjutnya, ada juga pembangunan rumah khusus yang diperuntukkan bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan peruntukan khusus lainnya.
Program ketiga adalah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah sebagai bentuk stimulan kepada masyarakat untuk menyediakan rumah layak huni.
Baca juga: PPDPP: Pendaftar KPR subsidi didominasi penerima upah dibawah Rp4 juta
Terakhir, ada pula program bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah umum sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau.
"Kami berharap seluruh program penyediaan perumahan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan nantinya aset perumahan juga akan diserahterimakan ke Pemda," katanya.
Sebelumnya, Kementerian PUPR juga sudah meminta pengembang di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca juga: Komisi V DPR sepakati anggaran Kementerian PUPR 2021 Rp149,81 triliun
"Hunian berbasis transit atau TOD merupakan peluang bagi pengembang swasta untuk ikut andil dalam pembangunan perumahan di kawasan perkotaan," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid.
Adanya pembangunan TOD dinilai sangat bermanfaat untuk optimalisasi lahan yang ada di kawasan perkotaan serta menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat termasuk para generasi milenial di masa mendatang.
Untuk mendukung hal tersebut, imbuh Khalawi, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga terkait lainnya siap menggandeng sejumlah asosiasi pengembang perumahan serta para pengusaha guna menyusun konsep agar TOD menjadi menarik bagi masyarakat dan menjadi pasar perumahan yang baik.
Baca juga: Kementerian PUPR: Bedah rumah serap 236.689 pekerja
Pada 2019, Kemenhub, Kementerian BUMN, dan Perum Perumnas telah memulai pembangunan TOD melalui pemancangan tiang pertama di sejumlah daerah khususnya di simpul-simpul transportasi di Jabodetabek.
Beberapa TOD kini sudah dibangun tidak jauh dari stasiun kereta api ataupun commuter line seperti Stasiun Pasar Senen, Pondok Cina, Depok Baru, Jatijajar, Citayam dan Cinere.
Sedangkan TOD yang terintegrasi dengan terminal berada di sekitar terminal Poris Plawad Tangerang, Baranangsiang Bogor, Jatijajar Depok, dan Pondok Cabe Tangerang Selatan.
