Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Ray Rangkuti memperkirakan sejumlah pos kementerian yang terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, akan menjadi perebutan partai pendukung.
"Sejak 2010, kementerian yang' basah' tidak hanya terkait kementerian ekonomi, tapi juga kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," kata Ray dalam diskusi bertema "Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi", di Jakarta, Kamis.
Pernyataan Ray tentang kementerian Desa sebagai kementerian "basah", dalam arti adanya peluang partai politik untuk menjaga sekaligus memupuk basis massa melalui program kementerian tersebut.
Dia mengatakan program pengucuran dana desa oleh Kementerian Desa, dapat menyita perhatian publik yang positif, khususnya masyarakat di desa-desa,sehingga akan berimbas positif bagi partai yang berhasil menempatkan kadernya sebagai menteri di sana.
Ray mengatakan pada periode pemerintahan Jokowi yang pertama, Kementerian Desa hanya diminati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena PKB menurutnya ingin menjaga basis massa pemilih yang mayoritas tinggal di desa.
Pada periode pemerintahan ke depan, dia memperkirakan PDI Perjuangan juga akan ikut meminati kementerian tersebut, sebab PDIP belum memiliki figur yang cukup kuat untuk dicalonkan sebagai presiden tahun 2024, sehingga butuh memupuk basis massa yang lebih kuat.
Adapun Golkar, menurutnya, akan tetap meminati sektor kementerian yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke atas, sebagai basis massanya.
Berita Terkait
Psikolog UI ungkap penyebab didiamkan kecurangan akademik
Selasa, 17 Januari 2023 11:34 Wib
Bawaslu perlu periksa dugaan pelanggaran Zulkifli Hasan Kembali
Rabu, 13 Juli 2022 19:40 Wib
Pengamat nilai ajakan Mendag Zulkifli pilih anaknya tak patut
Rabu, 13 Juli 2022 19:34 Wib
Pengamat: Bung Hatta merupakan politisi bersih dan sederhana
Senin, 16 Agustus 2021 15:44 Wib
Aktivis 98 penuhi faktor masuk pemerintahan
Minggu, 16 Juni 2019 19:08 Wib
Ray Rangkuti sebut KPU korban putusan hukum
Rabu, 30 Januari 2019 13:53 Wib
Anggaran untuk penelitian Sumsel Rp2 miliar
Jumat, 29 Januari 2016 11:37 Wib