Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie menyebutkan desakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilontarkan oleh Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) tidak etis dilakukan.
"Bagi saya tidak etis mengadakan KLB, di saat Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih dirundung duka dengan kepergian sang istri tercinta, Ani Yudhoyono," kata Jerry di Jakarta, Senin.
Ia menduga desakan KLB yang dilontarkan kader senior yang tergabung dalam GMPPD itu karena ingin menggoyang kepemimpinan SBY.
Beberapa politikus senior yang tergabung dalam gerakan ini, yakni: Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat yang juga Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.
"Setidaknya desakan ini bisa jadi dalam internal terbelah dua karena ada yang ingin tetap berada di kubu Prabowo-Sandi dan ada yang ingin di kubu Jokowi," ucap Jerry.
Menurut dia, alasan utama agar segera dilakukan KLB partai berlambang mercy itu lantaran turunnya suara Demokrat yang kini tinggal 7,7 persen serta sejumlah kader yang kerap bikin gaduh partai, seperti Andi Arief dan Ferdinand Hutahean.
"Tapi memang kalau AD/ART Partai Demokrat ada aturan seperti itu, bisa saja dilakukan," ujarnya.
Menurut Jerry, dengan berembusnya KLB maka dipastikan di internal partai tak kompak dan solid lagi.
"Jadi SBY perlu mengumpulkan para pendiri partai untuk mencari jalan keluar. Karena semua problem partai bisa diatasi dengan jalan komunikasi dua arah. Saya nilai komunikasi agak lemah jadi para pendiri mau ada penyegaran di partai tersebut. Kalau tidak diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan," tuturnya.
Berita Terkait
Survei IPI: Erick Thohir dijagokan jadi cawapres
Kamis, 1 Desember 2022 23:05 Wib
IPI: Kekhawatiran Indonesia jadi seperti negara Sri Lanka terlalu dibuat-buat
Senin, 11 Juli 2022 19:25 Wib
KPK panggil empat saksi terkait kasus adik mantan Bupati Lampung Utara
Jumat, 19 November 2021 11:07 Wib
KPK ajukan kasasi atas vonis bebas dua terdakwa korupsi Bandung Barat
Rabu, 17 November 2021 16:33 Wib
KPK: Selama kepala daerah jaga integritas tak perlu takut OTT
Senin, 15 November 2021 11:54 Wib
KPK panggil 10 saksi kasus pengesahan RAPBD Jambi
Jumat, 12 November 2021 11:44 Wib
KPK: BUMD sampaikan LHKPN baru 18,46 persen
Senin, 8 November 2021 9:50 Wib
Penyelesaian konflik Papua harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif
Jumat, 7 Mei 2021 8:03 Wib