Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tekanan eksternal maupun domestik menyebabkan terjadinya badai yang sempurna (perfect storm) dan menjadi pemicu terjadinya pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran di Jakarta, Selasa, menyatakan badai yang sempurna itu berupa defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan II-2018 sempat tercatat sebesar tiga persen terhadap PDB yang disertai guncangan ekonomi yang terjadi di Venezuela, Argentina, serta Turki.
"Pada Juli, impor tercatat tumbuh tinggi, dan CAD menjadi negatif. Ini menjadi kejutan. Maka ketika ada sentimen negatif, karena Argentina mendapatkan bantuan dari IMF dan terkait kondisi Turki saat ini, ada 'perfect storm'," katanya.
Ia menjelaskan kondisi yang terjadi di Argentina maupun Turki bisa menjadi risiko baru, karena mulai terjadi pembalikan modal di berbagai negara berkembang, seiring dengan normalisasi kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve (Bank Sentral AS).
Situasi ini bisa menganggu pergerakan kurs rupiah meski kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih baik dari Argentina maupun Turki.
Para pemilik modal, tambah dia, bisa saja menganggap kondisi perekonomian Indonesia sama seperti Argentina dan Turki, yang saat ini, sama seperti Indonesia, tercatat sebagai negara G20.
"Sekarang 'fund manager' besar, seperti (Franklin) Templeton yang memegang 'bond holder' 1,3 miliar dari Argentina melakukan 're-balancing'. Jadi walau belum tentu struktur ekonomi sama, mereka bisa saja melakukan 're-balancing'," kata Sri Mulyani.
Ia mengakui lingkungan ekonomi global yang menantang seperti ini masih dapat terjadi tahun depan dan diperkirakan dapat memberikan dampak negatif terhadap negara-negara berkembang pada 2019.
Untuk itu, menurut dia, tidak mudah untuk menetapkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam RAPBN 2019, ketika pergerakan rupiah cenderung melemah dan kondisi global masih diliputi ketidakpastian.
Dalam menghadapi dinamika global, yang bisa dilakukan pemerintah adalah menciptakan instrumen fiskal yang efektif melalui penetapan asumsi makro yang kokoh agar APBN tidak menjadi sumber ketidakpastian baru.
Sebelumnya, pada pembahasan antara pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI pada pertengahan Juli 2018, asumsi nilai tukar RAPBN 2019 ditetapkan pada kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.
Namun, pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2019, pada pertengahan Agustus 2018, asumsi nilai tukar rupiah justru keluar dari kisaran dan ditetapkan sebesar Rp14.400 per dolar AS.
Turbulensi berupa badai yang sempurna itu yang memengaruhi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa bulan terakhir hingga mendekati Rp14.900an.
Berita Terkait
Menkeu waspadai kenaikkan harga komoditas akibat konflik geopoltik
Jumat, 26 April 2024 16:03 Wib
Menkeu: APBN surplus Rp8,1 triliun per Maret
Jumat, 26 April 2024 10:14 Wib
UU APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan capres-cawapres
Jumat, 5 April 2024 12:37 Wib
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib