Jakarta (ANTARA Sumsel) - Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada 6-7 Maret 2016.
Indonesia bersedia menggantikan Maroko yang tidak siap menyelenggarakan pertemuan negara Islam sedunia tersebut.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT LB OKI sebagai prestis dan kebanggaan tersendiri.
"Bagi pemerintah suatu prestis bahwa Indonesia siap melaksanakan KTT ini," katanya.
KTT Ke-5 itu bukan kegiatan pertemuan rutin negara Islam, namun agenda luar biasa untuk membahas isu internasional tentang nasib Bangsa Palestina.
Jenderal polisi bintang dua itu menyatakan keberhasilan penyelenggaraan pertemuan tingkat internasional tersebut harus didukung dengan sistem pengamanan yang maksimal.
Pihak Polri bersama TNI bersinergi membentuk tim pengamanan khusus untuk mengawal kegiatan maupun terhadap para delegasi VIP dan VVIP.
Irjen Polisi Tito Karnavian didaulat menjadi Wakil Panglima Operasi, sedangkan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana ditunjuk menjadi Panglima Operasi KTT LB ke-5 OKI.
Personel Polri dan TNI membagi tugas operasional pengamanan mulai dari kedatangan di Bandara Halim Perdanakusuma dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju lokasi penginapan, tempat pertemuan hingga kembali ke bandara guna kembali ke negaranya.
Dikatakan Tito, Polri melibatkan 4.200 personel dibantu 600 personel Brimob dan 3.000 personel TNI sesuai tugas dan fungsi setiap satuan saat mengamankan rangkaian kegiatan KTT.
Anggota Polri akan mengamankan penuh terhadap para delegasi setingkat menteri dan pertemuan "Senior Office Meeting" (SOM) pada Minggu (6/3).
Sedangkan Pasukan Pengamanan Presiden (Pampaspres) akan mengamankan kegiatan para kepala negara maupun kepala pemerintah pada Senin (7/3).
"Pada acara Senin (7/3) diikuti kepala negara itu berlaku protap pengamanan VVIP dengan rekan TNI pada garis depan atau penjuru utama dan Polri sebagai pendukung," ujar Tito.
Kepolisian mengamankan setiap hotel yang menjadi tempat menginap para tamu VIP tersebar pada 17 hotel di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dengan sistem pengamanan terbuka dan tertutup.
Terkait soal ancaman keamanan, mantan Kapolda Papua itu menyatakan pihaknya telah mengambil langkah antisipasi gerakan teroris dan aksi unjukrasa dari sekelompok masyarakat.
Tito menggarisbawahi kebijakan pemerintah Indonesia mendukung perjuangan nasib Palestina yang akan menjadi isu pembahasan pada pertemuan KTT LB OKI.
Demikian diucapkan Tito, seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung kesuksesan pertemuan tersebut termasuk dari kelompok pelaku teror yang mendengungkan perjuangan Bangsa Palestina.
Mantan Kepala Densus 88 Antiteror Polri itu mengakui terdapat kelompok radikal namun KTT LB OKI membahas masalah isu Palestina yang didukung seluruh kelompok muslim, termasuk pelaku teror satu suara mendukung perjuangan negara Palestina.
"Tentunya setahu saya kelompok pelaku teror juga ikut memperjuangkan Palestina. Jadi kalau melakukan teror (saat KTT) berarti tidak konsisten," ujar Tito seraya menambahkan jika kelompok teroris beraksi maka berkhianat terhadap dunia Islam.
Perwira tinggi kepolisian itu juga mengimbau segenap elemen masyarakat tidak berunjuk rasa selama penyelenggaraan KTT, serta bersatu melancarkan kegiatan tersebut sebagai kehormatan Bangsa Indonesia.
Tunjukkan Indonesia Aman
Tito menyampaikan kebijakan dari pimpinan Polri agar hari bebas berkendaraan atau "Car Free Day" (CFD) pada jalur protokol Jakarta tetap diberlakukan bertepatan penyelenggaraan pertemuan SOM pada Minggu (6/3).
"Untuk menunjukkan bahwa Jakarta aman oleh karena Car Free Day tetap berjalan," ucap Tito.
Petugas kepolisian yang mengawal rombongan para pejabat negara itu akan melewati rute khusus yang tidak melintasi jalur bebas berkendaraan saat menuju lokasi pertemuan di JCC.
Terutama para delegasi yang menginap di hotel yang berada di jalur CFD seperti Jalan MH Thamrin maupun Jalan Sudirman Jakarta Pusat.
Pihak Polda Metro Jaya tidak akan memproses pemberitahuan aksi demontrasi yang diajukan elemen masyarakat selama penyelenggaraan KTT LB OKI.
"Kami tidak akan proses jika ada pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa," tegas Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martuani Sormin.
Martuani mengimbau elemen masyarakat tidak menggelar unjuk rasa selama pelaksanaan KTT LB OKI Ke-5 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat pada Minggu-Senin (6-7 Maret 2016).
Martuani mengaku pihak Polda Metro Jaya belum menerima pemberitahuan aksi unjuk rasa yang diajukan kelompok massa.
Bagi Indonesia, perwira menengah kepolisian itu menyatakan pelaksanaan KTT negara Islam itu merupakan kebanggaan dan kehormatan bangsa.
Sehingga pelaksanaan KTT LB OKI harus didukung segenap masyarakat Indonesia dan tim pengamanan yang maksimal agar berjalan lancar dan aman.
Berdasarkan surat permintaan resmi Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kepada Menteri Luar Negeri RI tertanggal 13 Januari 2016, maka diputuskan pelaksanaan KTT LB OKI Ke-5 diselenggarakan pada 6-7 Maret 2016 di JCC Jakarta Pusat.
Awalnya, KTT OKI akan diselenggarakan Maroko namun Presiden Palestina meminta Indonesia untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT LB OKI di Jakarta.
Pada pelaksanaan KTT OKI pertama, jumlah negara peserta sejumlah 57 negara kemudian berdasarkan Resolusi KTT OKI Ke-4 pada 15-16 Agustus 2012 terbit Surat Putusan OKI No.2/4/-EX(IS) terkait OKI menghapus Suriah menjadi negara anggota karena dianggap telah melakukan pelanggaran HAM dan pertumpahan darah yang menyimpang dari Piagam OKI.
KTT LB OKI di Jakarta diikuti 56 negara yakni Indonesia, Azerbaijan, Yordania, Afghanistan, Albania, UNI Emirat, Uzbekistan, Uganda, Iran, Pakistan, Bahrain, Brunei Darussalam, Benin, Burkina Faso, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Chad, Togo dan Tunisia.
Selanjutnya, Algeria, Djibouti, Saudi Arabia, Senegal, Sudan, Suriname, Sierra Leone, Somalia, Irak, Oman, Gabon, Gambia, Guyana, Guinea, Guinea-Bissau, Palestina, Comoros, Kyrgyzstan, Qatar, Kazakhstan, Kamerun, Cote d¿lvore, Kuwait, Libanon, Libya, Maldives, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Mozambique, Nigeria, Niger dan Bangladesh.
Rencananya, 10 hingga 20 kepala negara (pemerintahan) dan empat negara pengamat akan hadiri yakni Bosnia Herzegovina, Afrika, Rusia dan Thailand.
