Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi II DPRD Palembang Faturrahman mendesak manajemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya atau SP2J membayarkan gaji sopir dan kondektur bus transmusi bulan November dan Desember 2013, karena hingga kini belum diterima.
"Kami minta manajemen SP2J segera melunasi gaji sopir dan kondektur bus transmusi kini belum mereka terima," katanya ketika ditemui usai menerima perwakilan sopir dan kondektur yang berdemonstrasi di Kantor DPRD Palembang, Rabu.
Menurut dia, sesuai dengan tuntutan awak bus transmusi mereka meminta agar manajemen SP2J segera membayarkan sisa gaji bulan November sebesar 25 persen dan gaji penuh Desember.
Tuntutan sopir dan kondektur tersebut sangat realistis dan SP2J diminta untuk segera membayarkan.
Ia mengatakan, tidak ada alasan bagi manajemen SP2J tidak membayarkan gaji awak bus transmusi tersebut, karena perusahaan itu milik pemkot dan harus dicarikan alokasi dana dari mana pun.
"Kewajiban SP2J yang merupakan hak bagi awak bus transmusi hendaknya segera dilaksanakan," katanya.
Apalagi dia menjelaskan, khusus untuk tahun 2014 pemkot setempat sesuai dengan alokasi dana APBD menganggarkan dana subsidi sebesar Rp850 juta per bulan untuk gaji pegawai.
Karena itu, tidak ada alasan tertunda bayaran gaji pegawai SP2J pada tahun ini, tetapi tetap hak sopir dan kondektur tahun lalu harus segera diselesaikan.
Salah seorang sopir bus transmusi, Kemas ketika ditemui usai menjadi delegasi pada pertemuan dengan anggota Komisi II DPRD Palembang mengatakan hari ini pihaknya mogok beroperasi untuk menuntut hak atas gaji yang belum dibayarkan manajemen.
"Gaji kami November baru dibayarkan 75 persen sedangkan Desember belum sama sekali diterima, sehingga meminta bantuan dewan untuk mendesak manajemen agar segera membayarkan kewajiban mereka," katanya.
Dia menjelaskan, hari ini sopir dan kondektur mogok guna menuntut hak yang belum dibayarkan tersebut.
Namun, setelah tuntutan disampaikan pihaknya memastikan tetap akan kembali melayani penumpang. Sementara jumlah bus transmusi yang kini beroperasi sekitar 120 unit armada yang melayani masyarakat pada delapan koridor di Kota Palembang, Banyuasin dan Indralaya
