Palembang (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong industri pupuk untuk meningkatkan produksi guna mendukung program swasembada pangan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat kunjungan kerja ke Pabrik Pusri, di Palembang, Rabu, mengatakan peningkatan kapasitas produksi pupuk menjadi faktor penting dalam memastikan kecukupan kebutuhan sektor pertanian, khususnya untuk komoditas seperti beras dan pangan strategis lainnya.
“Ini sesuai dengan program pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan. Maka hal paling mendasar yang mau kita dorong adalah bagaimana produksi seluruh industri pupuk, baik Pusri, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, hingga Petrokimia Gresik dapat ditingkatkan,” katanya.
Ia menjelaskan kondisi kapasitas produksi pupuk subsidi saat ini menunjukkan perkembangan positif. Untuk komoditas urea, bahkan telah terjadi surplus, meskipun pada pupuk NPK masih terdapat sedikit kekurangan.
“Berita baiknya, kapasitas produksi pupuk subsidi sudah mendekati memadai. Khusus pupuk urea sudah surplus dan kebutuhan nasional tercukupi,” jelasnya.
Meski demikian, persoalan pasokan gas sebagai bahan baku utama masih menjadi tantangan bagi sejumlah produsen pupuk, terutama Pupuk Iskandar Muda (PIM). Sebab, Pabrik PIM 1 sudah tidak lagi beroperasi, sementara PIM 2 belum dapat berproduksi optimal karena keterbatasan pasokan gas.
Oleh sebab itu, Komisi VII mendorong agar pemerintah memberikan kepastian kontrak pasokan gas dalam jangka panjang untuk menjaga stabilitas produksi. Karena, ketersediaan gas menjadi kunci bagi seluruh industri pupuk agar dapat beroperasi sesuai kapasitas terpasang.
Pada 2027 sumber gas dari Andaman diproyeksikan mulai masuk sehingga PIM dapat berproduksi tanpa hambatan. Sementara sebelum tahun tersebut, pemerintah perlu memastikan kontinuitas pasokan LNG yang saat ini dikirim sebanyak dua kargo.
Selain itu, terkait tata kelola saat ini terus menunjukkan perbaikan. Namun ia membuka kemungkinan dibentuknya badan khusus apabila kelangkaan kembali terjadi.
“Kita lihat saja ke depan. Kalau tata kelola distribusi semakin membaik, mungkin tidak perlu badan baru. Tapi kalau kelangkaan kembali terjadi, tentu harus dipertimbangkan,” kata Lamhot.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Palembang Maryono mengatakan pihaknya saat ini tengah membangun Pabrik Pusri III untuk menggantikan pabrik III dan IV milik PT Pusri yang sudah berusia lebih dari 40 tahun.
Pabrik Pusri IIIB akan mengusung teknologi low energy dan ramah lingkungan, dengan target kapasitas produksi mencapai 1.350 ton amonia per hari (445.500 ton/tahun) dan 2.750 ton urea per hari (907.500 ton/tahun).
Teknologi yang digunakan pada unit amonia adalah KBR-Purifier Process, sedangkan untuk unit urea menggunakan TOYO ACES21, keduanya merupakan teknologi mutakhir yang efisien dan sesuai standar internasional.
Dalam pabrik itu rasio penggunaan energi urea mencapai 23,55 MMBTU/ton atau jauh lebih rendah dibanding pabrik lama.
"Saat pabrik Pusri III B telah mulai beroperasi, maka produksi pupuk disini akan lebih meningkat dan lebih efisien," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII DPR RI dorong industri pupuk tingkatkan kapasitas produksi
