Palembang (ANTARA) - Kementerian Hukum menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 untuk menjadi peta jalan dalam mencapai visi misi lima tahun ke depan dengan menghadirkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej dari Graha Pengayoman Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah, Selasa (29/4).
Renstra Kemenkumham berfungsi acuan untuk pembangunan hukum nasional, yang memuat arah kebijakan, prioritas program, serta target kinerja yang terukur dan berkelanjutan di seluruh unit kerja, termasuk kantor wilayah.
Dalam giat proses penyusunan Renstra tersebut, Kanwil Sumsel berkesempatan untuk melakukan audiensi secara virtual dengan Menteri Hukum bersama dengan tiga kanwil lainnya yakni Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kakanwil Kemenkum Sumsel Agato PP Simamora menyatakan, jajarannya siap mendukung penuh penyusunan Renstra di tingkat wilayah Sumsel sembari memaparkan beberapa capaian penting pada triwulan I/2025 yang sudah terlaksana di wilayahnya, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga pelosok desa.
“Pada pelaksanaan bantuan hukum, Kanwil Sumsel telah membentuk Posbankum terbanyak diantara seluruh Kanwil yaitu 401 Posbankum, sehingga program ini dapat menjadi salah satu poin penting dalam penyusunan Renstra Kementerian Hukum. Mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi salah satu gagasan penting dan kami berharap penguatan dan arahan lebih lanjut untuk penyusunan Renstra tematik yang tepat," kata Agato.
Menanggapi masukan ini, Wakil Menteri Hukum Edward O.S Hiariej, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pemda dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan koordinasi dalam program Posbankum.
Wamenkum juga berharap adanya masukan-masukan dari Kanwil Sumsel untuk mencapai keberhasilan ini agar dapat diikuti di kanwil lainnya. “Bantuan hukum sangat penting sekali terutama dalam mencapai misi Kemenkum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.
Selain daripada program ini, Agato ke depan juga akan fokus pada program pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Beberapa inovasi yang akan dilaksanakan yakni penyebarluasan informasi hukum layanan Kemenkum secara digital yang terintegrasi dengan barcode, guna meningkatkan jumlah permohonan layanan hukum di wilayah Sumsel. Selain itu juga, mendorong sertifikasi mall/pusat perbelanjaan, pendaftaran badan usaha dan fidusia.
“Beberapa target sudah kita tetapkan untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan II. Oleh karenanya, kerja sama UMKM dan eksternal dalam pendaftaran layanan hukum yang ada di Kanwil Sumse," kata Agato.
