Palembang (ANTARA) -
Tiga Calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) membahas transisi energi hingga konflik agraria pada debat kedua Pilkada 2024, di Palembang, Minggu.
Calon Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 01 Cik Ujang mengatakan pihaknya berkomitmen pengembangan energi terbarukan di Sumsel.
Ia menyoroti keberhasilan beberapa proyek energi terbarukan di Kabupaten Lahat dan Pagar Alam, termasuk keberhasilan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kota Agung.
“Energi hijau sudah berjalan di Lahat dengan adanya listrik dari PLTA di Kota Agung dan Pagar Alam yang telah mencapai 100 persen operasional,” ujarnya.
Selain itu, katanya, energi mikrohidro akan terus dikembangkan sebagai bagian dari visi misi presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi emisi di seluruh Indonesia.
Hal itu diperlukan untuk menangani masalah pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, terutama dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri lain di Sumsel.
“Untuk mengurangi emisi dari kendaraan dan PLTU, kami sepakat untuk fokus pada energi terbarukan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” kata Cik Ujang.
Calon Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 02 Riezky Aprilia mengatakan dalam mengatasi konflik agraria, pihaknya akan mempelopori Kebijakan Satu Peta yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sumsel.
Menurutnya, apabila Kebijakan Satu Peta itu diterapkan, maka tidak ada lagi konflik vertikal dan horizontal terkait dengan masalah lahan.
“Karena selama saya menjabat DPR RI dan turun ke lapangan, memang adanya ketidakpastian oleh investor dikarenakan surat menyurat dan juga bentuk tapal batas ini tidak pernah sama dari masing-masing pihak,” kata dia.
Calon Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 03 RA Anita Noeringhati mengatakan agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tepat sasaran itu diperlukan perencanaan yang baik.
“Perencanaan anggaran ini juga harus menyesuaikan kemampuan yang kita punya," ujarnya.
Selain itu, peningkatan kualitas sektor bidang pendidikan dan kesehatan itu harus dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap tenaga medis dan para guru.
Kemudian, pengembangan platform digital itu menjadi penting, karena dengan digitalisasi itu dapat memotong proses birokrasi yang panjang dan juga bisa melihat akuntabilitas dan transparansi.
"Anggaran yang dimiliki Sumsel sebetulnya cukup. Namun, bagaimana akuntabilitas dan transparansi ini yang harus dipentingkan," kata Anita.
