Komitmen Presiden wujudkan Makan Bergizi Gratis di 100 hari awal kerja

id Makan Bergizi Gratis,Pemerintah Prabowo-Gibran,Kabinet Merah Putih,100 Hari Pertama Kerja

Komitmen Presiden wujudkan Makan Bergizi Gratis di 100 hari awal kerja

Seorang petugas memperlihatkan menu uji coba Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPMB) Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024). ANTARA/Rio Feisal

Jakarta (ANTARA) - Usai dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah kegiatan kepresidenan, seperti mengadakan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, pada 24-27 Oktober 2024.

Saat di Magelang itulah komitmen Presiden untuk mewujudkan program Makan Bergizi Gratis tampak nyata. Padahal, masa 100 hari kerja baru saja dimulai.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat sebagai fondasi Indonesia Emas 2045 yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Pada Sabtu, 26 Oktober 2024, atau di sela kegiatan retret, Presiden menaiki mobil golf bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk meninjau gedung Satuan Pelayanan Makan Bergizi yang lokasinya tidak jauh dari Akmil, Magelang.

Setelah dikunjungi Presiden, Manajer Kepala Satuan Pelayanan Makan Bergizi Kota Magelang Fahmi Idris mengatakan Presiden merespons baik  salah satu percontohan untuk program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Hal senada juga disampaikan Dadan yang mengatakan Presiden menitipkan pesan agar program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Selain melihat fasilitas gedung yang menjadi dapur pembuatan menu makan bergizi, Presiden juga meninjau mengenai sistem kerja dan model bisnis dari satuan pelayanan tersebut.

Peninjauan itu merupakan bentuk komitmen Presiden agar program dengan target sebanyak lebih dari 80 juta penerima manfaat itu dapat terlaksana dengan baik.