Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintahan mendatang harus menciptakan pertanian yang terarah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan target swasembada pangan.
Menurut Khudori, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/10), pertanian saat ini belum terarah karena banyak petani yang masih menanam komoditas berdasarkan tren tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar. Akibatnya, ketika panen tiba, harga komoditas tersebut anjlok karena pasokan berlebih.
“Petani itu seperti jalan sendiri-sendiri. Kalau ada informasi komoditas tertentu sedang bagus, semua petani langsung menanamnya. Setelah panen berbarengan, harganya hancur,” kata Khudori.
Untuk mengatasi masalah ini, Khudori mengatakan pemerintahan mendatang perlu melakukan perencanaan yang matang dalam kegiatan pertanian.
Khudori menyebut pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengatur pola tanam dan menetapkan komoditas yang perlu ditingkatkan produksinya.
Selain itu, petani perlu memiliki akses tentang permintaan pasar sehingga mereka dapat menentukan komoditas apa yang harus ditanam dan berapa jumlahnya.
“Idealnya pola tanam itu menyesuaikan kebutuhan pasar itu apa, kebutuhan hariannya berapa, mingguannya berapa, bulanannya berapa, baru diterjemahkan di level hulu, di lahan,” kata dia.
Berita Terkait
Harga pangan, bawang merah naik Rp1.120 jadi Rp39.720 per kg
Kamis, 21 November 2024 10:39 Wib
Polres OKU Timur tanam jagung dan menebar 2.000 bibit ikan
Kamis, 21 November 2024 2:00 Wib
Pemprov Sumsel petakan percepatan ketahanan pangan
Kamis, 21 November 2024 1:00 Wib
Harga pangan, daging sapi turun Rp3.800 menjadi Rp130.390 per kg
Selasa, 19 November 2024 10:18 Wib
Penghuni Lapas Sekayu Sumsel kembangkan budidaya ikan lele
Senin, 18 November 2024 22:31 Wib
Polda Sumsel tebar 50.000 benih ikan di Kolam Kompleks Pakri Palembang
Senin, 18 November 2024 17:15 Wib
Sumsel gotong royong cetak sawah baru
Minggu, 17 November 2024 11:48 Wib
Kemenkumham Sumsel manfaatkan lahan kosong lapas perkuat ketahanan pangan
Rabu, 13 November 2024 20:55 Wib