Oleh karena itu, saat ini adalah saatnya rakyat untuk melawan.
"Berikan kami kompetisi yang baik, agar kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, " jelasnya.
Sebelumnya, Selasa (20/8), MK memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.
Namun, pada Rabu (21/8), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.
Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada itu.
Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung.
Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukan hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sejumlah komika ikut ramaikan unjuk rasa di depan gedung DPR
Berita Terkait
KPU Sumsel tetapkan syarat minimal suara sah parpol 7,5 persen
Senin, 26 Agustus 2024 5:50 Wib
DPR RI akan ikuti putusan MK jika RUU Pilkada hingga 27 Agustus belum sah
Kamis, 22 Agustus 2024 13:38 Wib
Pakar hukum: Dua putusan MK beri anginsegar demokrasi elektoral
Rabu, 21 Agustus 2024 11:53 Wib
Pengamat: Putusan Mahkamah Konstitusi ubah politik di daerah
Selasa, 20 Agustus 2024 16:33 Wib
Anwar Usman tak ikut putus uji materi syarat usia calon kepala daerah
Selasa, 20 Agustus 2024 15:42 Wib
MK ubah ambang batas pencalonan calon kepala daerah
Selasa, 20 Agustus 2024 15:27 Wib
Kelompok masyarakat ajukan uji materil UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan ke MK
Rabu, 31 Juli 2024 21:39 Wib
MK tolak gugatan sengketa Pileg PDIP karena dinilai tak konsisten
Selasa, 21 Mei 2024 10:50 Wib