Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, fokus memperbaiki indikator Pusat Pemantauan Untuk Pencegahan alias Monitoring Centre for Prevention (MCP) guna memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan itu.
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, di Palembang, Rabu, mengatakan, berdasarkan data terbaru per 5 Desember 2025, Pemkab OKI berhasil mencatatkan nilai capaian MCP sebesar 81.5, menempatkannya di Peringkat 85 dalam lingkup nasional, dan menjadi tertinggi ke dua se Sumsel hingga batas melengkapi dokumen dan verifikasi KPP.
Pencapaian total nilai 81.5 ini menunjukkan progres signifikan dari delapan area intervensi MCP, yang meliputi Perencanaan, Anggaran, PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), Yanblik (Pelayanan Publik), M-ASN (Manajemen ASN), BMD (Manajemen Aset Daerah), OPD (Optimalisasi Pendapatan Daerah), dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Area dengan capaian tertinggi adalah Perencanaan (95.1 persen) dan OPD (91.3 persen). Sementara itu, indikator APIP mencatatkan nilai 72.7 persen dengan 82 dari 84 dokumen telah diunggah.
"Angka 81.5 ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Kami tak akan berpuas diri. Target kami bukan hanya angka, tapi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," katanya.
Selain itu. dia menyampaikan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui platform pengaduan masyarakat 'Lapor Bupati'.
"Platform ini menjadi sarana partisipasi publik yang mendorong keterbukaan dan memudahkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan," kata dia.
Sementara itu, Ketua Pelaksana/Ketua Satgas MCSP KPK Kabupaten OKI, Asmar Wijaya, menambahkan upaya pencegahan, Pemkab OKI memberikan penekanan khusus pada penguatan peran APIP melalui Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal.
"Penguatan APIP adalah kunci. Dengan APIP yang kuat dan independen, pengawasan internal kita menjadi lebih efektif, dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan bisa dilakukan lebih cepat," katanya.
Namun, ia juga mengingatkan agar Pemkab OKI terus melakukan perbaikan pada area yang masih perlu dioptimalkan, seperti Anggaran (77.1 persen) dan BMD (59.7 persen).
"Kami mengapresiasi progres ini. Namun, perbaikan berkelanjutan pada area Manajemen Aset Daerah (BMD) dan Anggaran harus menjadi fokus agar seluruh aspek tata kelola mencapai standar maksimal. Komitmen politik Pemkab OKI sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan ini," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab OKI fokus perbaiki MCP perkuat upaya pencegahan korupsi
