Sumsel jadi provinsi capaian program MBG terbesar di Sumatera

Palembang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbesar di Pulau Sumatera.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto di Palembang, Selasa mengatakan, dari target 808 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Desember 2025, sebanyak 500 SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 1,5 juta penerima manfaat setiap hari di Sumsel. Capaian itu merupakan yang terbesar di wilayah Sumatera.

"Dukungan kuat dari Gubernur Sumsel sebagai salah satu faktor utama keberhasilan Program MBG di daerah. Sinergi lintas sektor dan penguatan kebijakan berbasis data menjadi kunci penting," katanya.

Ia menjelaskan, dampak Program MBG terhadap perekonomian daerah sangat signifikan. Program ini bukan hanya menyentuh aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mampu menggerakkan sektor ekonomi secara luas.

Berdasarkan hasil survei BPS, industri makanan dan minuman di Sumsel tumbuh sebesar 9,6 persen, jasa angkutan meningkat 9,1 persen, perdagangan besar dan eceran naik 10,3 persen, serta penyediaan makan-minum tumbuh tertinggi hingga 12,6 persen.

Selain itu, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan semakin meningkat. Konsumsi masyarakat pun terdorong naik, sehingga berkontribusi langsung terhadap percepatan belanja pemerintah yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Indikator ekonomi Sumsel juga terus menunjukkan tren positif. Pada Triwulan III Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,2 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Inflasi November 2025 terkendali di angka 2,91 persen, sementara tingkat pengangguran dan kemiskinan juga terus menurun," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada data yang akurat, bukan sekadar perasaan. Sebab, data adalah pondasi utama dalam menentukan arah pembangunan.

Selain itu, pentingnya literasi data bagi para kepala daerah, khususnya yang baru dilantik, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami indikator kemiskinan dan pembangunan daerah.

"MBG merupakan program kolaboratif yang membutuhkan pengawasan terstruktur dari semua pihak," kata dia.