Jakarta (ANTARA) - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga beras yang mengalami kenaikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 75 persen daerah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras.
"Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian, dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia juga meminta pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Hal ini agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.
"Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini," tegasnya.
Kemendagri minta pemda operasi pasar demi kendalikan harga beras
Irjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada minggu pertama bulan Ramadhan 2024 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/3/2024). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
